Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Tidak Diatur dalam Perbup, Dinas PU Kutim Akui Retribusi Sampah Tidak Bisa Dipungut Maksimal

Tidak Diatur dalam Perbup, Dinas PU Kutim Akui Retribusi Sampah Tidak Bisa Dipungut Maksimal

(867 Views) Juni 16, 2016 6:37 am | Published by | No comment

Sangatta. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutai Timur sebagai induk dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (KPP) Sangatta, akhirnya memberikan tanggapan mengenai polemik retribusi sampah yang dianggap tidak maksimal memberikan pemasukan pada pendapatan asli daerah (PAD) Kutai Timur.

Kepala Dinas PU Kutim Aswandini Eka Tirta didampingi Kepala UPT KPP Sangatta Basuki Isnawan, kepada awak media, kemarin, mengatakan bahwa target pungutan retribusi sampah Rp 25 juta per tahun yang di patok Dinas PU tersebut dinilai wajar. Hal ini karena pihaknya baru bisa melakukan pungutan bagi toko maupun rumah makan yang ada di jalan protokol Sangatta, serta termasuk hotel dan penginapan. Pungutan tersebut merupakan jasa retribusi angkut sampah dari penampungan pinggir jalan ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sementara bagi perumahan penduduk, pihaknya belum bisa melakukan pungutan karena retribusi yang ada murni dikelola dan merupakan kesepakatan antara pihak RT (Rukun Tetangga) dengan warga setempat. Pungutan yang dilakukan pihak RT ini pun juga sepenuhnya untuk pembiayaan operasional motor roda tiga sampah yang pernah dibagikan pemerintah daerah, termasuk menggaji petugas angkut sampah di masing-masing RT tersebut. Sehingga tidak ada yang dibayarkan ke UPT KPP atau Dinas PU.

Lanjut Aswan, walaupun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah menjelaskan bahwa ada pungutan retribusi sampah Rp 5000 per rumah per bulannya, namun perda tersebut belum diatur dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Timur yang mengatur teknis dan mekanisme di lapangan. Bahkan dalam perda tersebut juga tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa Dinas PU Kutim atau UPT KPP Sangatta sebagai pihak yang berwenang atau memiliki tupoksi melakukan pungutan retribusi sampah.

Sehingga kedepan, dirinya berharap segera diatur Perbup terkait mekanisme pungutan retribusi sampah ini. Selain itu, Kutai Timur bisa mencontoh kota lainnya, seperti Samarinda yang mengatur pungutan retribusi sampah diambil dari warga dengan cara disatukan dengan pembayaran retribusi listrik atau PDAM. Hal ini tentu akan memudahkan pungutan retribusi sampah kepada warga karena UPT KPP tidak perlu menyiapkan petugas pungut retribusi sampah ke tingkat RT.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments