Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Kosong Kegiatan Tahun ini, Dinas Kehutanan Kutim Galau dan Jadi Pengangguran

Kosong Kegiatan Tahun ini, Dinas Kehutanan Kutim Galau dan Jadi Pengangguran

(7536 Views) Februari 11, 2016 8:24 am | Published by | No comment

Sangatta. Dicabutnya kewenangan serta ditariknya Dinas Kehutanan (Dishut) di level daerahr untuk dilebur ke Provinsi Kaltim akibat penerapan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan Dinas Kehutanan (Dishut) Kutim saat ini dalam posisi “Galau”. Pasalnya, dengan berakhirnya tahun anggaran 2015 lalu dan sebelum akhir tahun ini akan bergabung dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, maka otomatis Dishut Kutim tahun ini tidak ada menganggarkan satu pun kegiatan, atau dalam kata lain pada 2016 ini Dishut Kutim menganggur. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Kutai Timur Idham Edwin.

Kepada awak media yang menemuinya, Idham mengatakan untuk tahun ini tidak satu pun bidang atau satuan kerja di Dishut Kutim yang mengajukan penganggaran kegiatan 2016, terkecuali gaji PNS dan Honorer serta perlengkapan administrasi seperti alat tulis kantor (ATK). Hal ini karena pencabutan kewenangan dari pusat sesuai UU 23/2014 tersebut dan mewajibkan Dishut Kutim melebur ke Dishut Provinsi, tahun ini. Walaupun hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) terkait penjabaran UU 23/2014 tersebut belum juga terbit, namun pihaknya sudah memiliki surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), edaran dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) serta dari Dishut Provinsi sendiri terkait penggabungan institusi tersebut.

Lanjutnya, saat ini yang tersisa dan kemungkinan bisa dikelola hanya Dana Bagi Hasil (DBH) kehutanan yang akan digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), namun itupun harus menunggu petunjuk dari kementrian kehutanan, apakah pihaknya bisa mengelola ataukah tidak. Permohonan sudah terkait pengelolaan dana ini sudah dilayangkan, namun hingga saat ini belum ada jawaban. Jika nantinya tidak ada kejelasan dari pihak Kementrian Kehutanan, maka pihaknya juga tidak mau mengelola dana ini. Tentu hal ini untuk mengantisipasi agar tidak ada permasalahan dengan hukum jika memang tidak ada lagi kewenangan Dishut Kutim untuk mengelola dana tersebut.

(voice)

Lebih jauh dikatakan Idham, dengan tidak adanya kegiatan tahun ini otomatis juga kegiatan deliniasi enclave TNK tidak akan dilanjutkan dan diserahkan sepenuhnya kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) untuk melanjutkannya. Terkait tenaga PNS yang ada, dirinya mengatakan otomatis juga akan ditarik menjadi pegawai provinsi. Sedangkan untuk nasib ratusan pegawai honorer kontrak daerah (TK2D) yang saat ini ada di Dishut Kutim, Idham juga mengaku tidak bisa memastikan. Namun dirinya sudah menyarankan kepada tenaga honorer tersebut untuk mengajukan pindah kantor ke dinas-dinas lain yang bisa menampung dan mempekerjakan mereka. Walaupun dikatakan ada janji dari Bupati yang akan datang untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer ini, namun Idham berharap para tenaga honorer daerah ini berfikir realistis saja.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments