Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » 133 Desa di Kutim Ditargetkan Terakses Jalur Darat dalam 5 Tahun, kedepan.

133 Desa di Kutim Ditargetkan Terakses Jalur Darat dalam 5 Tahun, kedepan.

(1116 Views) Maret 27, 2016 12:07 pm | Published by | No comment

Sangatta. Pemerintah Kutai Timur menargetkan dalam lima tahun kedepan, 133 Desa di 18 Kecamatan di Kutim sudah terkoneksi dan terbuka akses daratnya. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur Suprihanto didampingi Kabid Sarana dan Prasarana Sumarjana.

Dikatakan, target pemerintah Kutim untuk membuka semua akses darat bagi 133 Desa yang ada di Kutim tidaklah muluk-muluk. Jika melihat kondisi yang ada saat ini maka tidak ada kata tidak mungkin, bahwa 18 Kecamatan di Kutim ini seluruhnya bisa terkoneksi akses daratnya, baik dengan pembangunan jalan serta jembatan. Bahkan perencanaan ini sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur 2016-2021.

Dijelaskan Sumarjana, mulai dari Desa Mekar Baru, merupakan desa terjauh yang  ada di Kecamatan Busang, pembukaan akses jalan ini kemudian dilanjutkan ke Desa Gemar Baru di Kecamatan Muara Ancalong dan dilanjutkan penyeberangan jembatan di Kelinjau 2 Kecamatan Long Mesangat menuju Kecamatan Muara Bengkal dan tembus ke Kecamatan Sangatta. Dari Sangatta, akses sudah terbuka ke Kecamatan Bengalon, Kaliorang hingga Kecamatan Sangkulirang. Di kecamatan Sangkulirang, Pemerintah akan membangunakan penyeberangan menuju Desa Peridan dan langsung terakses ke Manubar dan Kecamatan Sandaran hingga ke Tanjung Mangkalihat dan Landas yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Berau.

(Voice : Bappeda Sumarjana – Buka Akses Darat 133 Desa)

Lebih jauh dikatakan Sumarjana, terkait pembangunan jalur akses Kecamatan Sandaran menuju Manubar hingga Tanjung Mangkalihat yang hingga kini bermasalah karena melewati Jalur Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) sepanjang 38 Km, dirinya mengatakan Bappeda akan melihat ulang perencanaan awal yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Timur. Terlebih kini sudah ada Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 718  Tahun 2014, tentang Kawasan Hutan Provinsi Kaltim. Jika masih berstatus KBK, Pemerintah Kutim bisa mengajukan permohonan pinjam pakai kawasan atau pelepasan kawasan kepada Kementrian Kehutanan. Sementara itu, walaupun pembangunan fisik infrastruktur akses darat ini merupakan perencanaan Pemkab Kutim, namun tentunya sangat diharapkan adanya bantuan anggaran dari Pemprov Kaltim dan Pemerintah Pusat, untuk pengerjaannya.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments