Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Tak Punya Fungsi, Pejabat Esselon yang Kewenangan SKPD-nya Ditarik ke Provinsi, bisa Non Job

Tak Punya Fungsi, Pejabat Esselon yang Kewenangan SKPD-nya Ditarik ke Provinsi, bisa Non Job

(869 Views) Mei 21, 2016 9:12 am | Published by | No comment

Sangatta. UU 23 tahun 2014 yang mengharuskan perubahan semua stuktur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di setiap daerah, seperti penarikan kewenangan Dinas Kehutanan (Dishut) , Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten ke Provinsi, ternyata tidak serta merta menghapus fungsi yang sudah ada di kabupaten. Bahkan personil yang ada pun sebagian tetap menjadi tangung jawab dan statusnya sebagai pegawai kabupaten.

Menurut Assisten Administrasi Umum Setkab Kutim Edward Azran, saat ini pemerintah daerah masih menunggu peraturan pemerintah (PP) yang mengatur turunan dari UU 23 tahun 2014 tersebut terkait personil atau pegawai yang sudah ada. Namun dari gambaran rancangan PP yang ada, bagi yang memenuhi kriteria sebagai pegawai provinsi maka akan ditarik ke provinsi, sementara yang masih masuk dalam kriteria pegawai daerah maka tetap bertahan di Kabupaten. Hanya dilakukan klasifikasi saja dan tidak ada perubahan personil. Terlebih seperti Dinas Kehutanan, masih memiliki job fungsi di Kutim yakni fungsi kehutanan. Sehingga personil yang ada tetap akan ngantor di Dinas Kehutanan Kutim.

Terkait apakan akan adanya evaluasi tenaga kontrak daerah (TK2D) yang saat ini masih bekerja di Dishut Kutim, Edward mengatakan, kemungkinan evaluasi akan kinerja dan fungsinya akan dilakukan. Tetapi jika ternyata masih dibutuhkan maka tidak akan diberhentikan. Sehingga dipastikan tidak ada perombakan apapun.

Lebih jauh Edward mengatakan, hanya jika mengacu pada UU 23 tahun 2014 tersebut terkait jabatan pejabat esselon di SKPD yang ditarik kewenangannnya ke provinsi tersebut, kemungkinan aka dicarikan job atau jabatan sesuai posisinya, baik di provinsi maupun di daerah. Namun jika tidak ada, maka kemungkinan akan di non job-kan, atau yang memasuki masa pensiun akan segera di pensiunkan. Namun hal tersebut terkembali pada kebijakan Bupati nantinya.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments