Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » 3 Tahun Jadi Daerah Persiapan, Kutara Tak Bisa Langsung Devinitif Dimekarkan

3 Tahun Jadi Daerah Persiapan, Kutara Tak Bisa Langsung Devinitif Dimekarkan

(655 Views) Maret 8, 2016 9:23 am | Published by | No comment

Sangatta. Walaupun proses pengajuan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Kutai Utara (Kutara) berjalan mulus, namun ternyata jika memang disetujui pemekaran ini, tidak serta merta langsung menjadikan Kabupaten Kutara sebagai DOB devenitif namun menjadi daerah otonomi persiapan. Demikian diungkapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar didampingi Assisten Pemerintahan dan Tata Praja Setkab Kutim Syafruddin.

Dikatakan, jika DPR RI memparipurnakan pemekaran Kutara bersama 87 daerah yang mengajukan pemekaran dalam prolegnas 2016 dan mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tidak langsung menjadikan Kutara sebagai daerah otonomi baru namun hanya sebagai daerah otonomi persiapan pemekaran. Walaupun mengacu pada Undang-undang (UU) 23 tahun 2014, tetapi prosedur pemekaran tersebut harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan PP tentang Disain Besar Penataan Daerah, sebagai turunan dari UU 23/2014 tersebut. Sedangkan PP ini diperkirakan baru akan terbit pada bulan April 2016.

Lanjut Syafruddin, dalam pembentukan daerah otonomi persiapan, Kabupaten Kutara akan dipimpin seorang Pejabat (Pj) Bupati dan diberikan waktu selama 3 tahun untuk mengantarkannya menjadi daerah otonomi baru dengan melakukan seluruh persiapan dan melengkapi persyarakatan yang sesuai dengan acuan PP tersebut. Mulai dari menyiapkan keuangan kabupaten, batas wilayah kecamatan dan peta devinitif kabupaten dan lainnya. Jika selama 3 tahun tersebut persiapan belum selesai makan bisa ditambahkan 2 tahun lagi. Namun jika selama 5 tahun tersebut daerah persiapan ini ternyata belum juga siap maka kemungkinan akan kembali dileburkan kepada kabupaten induk yakni Kutai Timur.

(voice : Assisten Pemerintahan – Persiapan Kutara)

Untuk diketahui, dari hasil audiensi Pemerintah Kutai Timur dengan Komisi II DPR RI, Kamis (3/3) lalu di Jakarta, terkait persiapan pemekaran Kabupaten Kutai Utara, Komisi II DPR RI memberikan beberapa poin catatan penting. Diantaranya adalah Komisi II DPR RI menyampaikan kepada seluruh pengusul daerah pemekaran, dengan diterbitkannya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah maka segala usulan pemekaran wilayah harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU tersebut, berikut dengan peraturan turunannya. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan PP tentang Disain Besar Penataan Daerah.

Selanjutnya, Komisi II DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk terus memproses usulan pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang diajukan kepada Komisi II DPR RI  dan Pemerintah atau dengan kata lain tidak memberlakukan mortorium. Namun Komisi II DPR RI meminta kepada pengusul untuk dapat melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk menindaklajuti usulan Pembentukan Daerah Persiapan, serta agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah (Kementrian Dalam Negeri) terkait kelengkapan persyaratan tersebut, sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments