Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Akibat Bermasalah LPj ADD di Tahun 2015, Desa Marukangan Terancam Tak Bisa Cairkan ADD dan DD Tahun 2016

Akibat Bermasalah LPj ADD di Tahun 2015, Desa Marukangan Terancam Tak Bisa Cairkan ADD dan DD Tahun 2016

(733 Views) Juli 26, 2016 8:17 am | Published by | No comment

Sangatta. Awan gelap permasalahan dana desa masih masih menyelimuti Desa Marukangan di Kecamatan Sandaran. Dari 133 desa di Kutai Timur (Kutim), hanya Desa marukangan yang pada tahun 2015 lalu tidak bisa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Kabupaten Kutai Timur, akibat belum terselesaikannya laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2014, serta tidak adanya rekomendasi pencairan .

Dikatakan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kutai Timur Erlyan Noor yang didampingi Kasubid Pengembangan Desa Kelurahan dan Lembaga Desa/Kelurahan, Yudieth, khusus bagi Desa Marukangan pada tahun 2015 lalu tidak bisa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih kurang sebesar Rp 794 juta.

Namun pada tahun 2015 lalu, desa tersebut telah mencairkan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat lebih kurang Rp 318 juta. Lanjut Yudieth, akibat belum menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tersebut, tahun ini kemungkinan besar khusus bagi desa Marukangan juga tidak bisa mencairkan ADD tahun 2016 sebesar Rp 788 juta dan DD 2016 sebesar  Rp 737 juta.

Padahal jika saja pihak perangkat desa Marukangan, baik itu Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes) dan Bendahara Desa (Bendes) mau membuat surat pernyataan jika bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan ADD pada tahun 2014 lalu, maka kemungkinan Camat Sandaran juga mau membuatkan rekomendasi pencairan ADD maupun DD, baik untuk yang tahun 2015 dan 2016.

Karena menurut Yudieth, sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur, bahwa ada sekitar 23 poin penting sebagai dasar bagi pihak desa untuk bisa mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD). Diantaranya poin penting tersebut adalah pihak desa wajib menyertakan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan ADD tahun atau tahap sebelumnya, kemudian menyertakan RPJMDes dan rekomendasi pencairan dari Camat setempat.

(Voice : BPMPD Yudieth – ADD Marukangan)

 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments