Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » APKASI HARUS TETAP EKSIS GUNA MEMPERTAHANKAN OTONOMI DAERAH

APKASI HARUS TETAP EKSIS GUNA MEMPERTAHANKAN OTONOMI DAERAH

(1158 Views) Mei 12, 2015 5:16 pm | Published by | No comment

Jakarta (RPD Kutim) – Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menilai Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masih sangat diperlukan untuk mempertahankan Otonomi Daerah yang memang merupakan Amanat Konstitusi, Amanat Reformasi, Amanat Undang-Undang 1945 dan Amandemen yang kedua, yakni Otonomi Daerah diamanatkan.

Hal tersebut disampaikan Ardiansyah Sulaiman terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 yang diperbaharui dengan UU nomor 09 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, yang mana UU ini merupakan perubahan dari UU 32 tahun 2004 yang sebelumnya merupakan UU 22 tahun 1999, diperbaiki dengan UU 32 kemudian direduksi dengan UU nomor 23 tahun 2014 yang selanjut diperbaharui dengan UU nomor 9 tahun 2015, sehingga APKASI mempunyai kewajiban moral untuk mempertahankan amanat tersebut. Karena seiring munculnya UU No.09 Tahun 2015 tidak sedikit kewenangan Bupati/Walikota yang ditarik atau dilimpahkan kepada Gubernur bahkan dikembalikan lagi kepada Pemerintah Pusat. Sehingga hal ini, dianggap menjadi penghalang bagi Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun wilayah pemerintahanya. Hal ini disampaikan Ardiansyah Sulaiman pada saat meninjau lokasi Stand Expo Kutai Timur di Jakarta Internasional Expo (JIExpo) Kemayoran Jakarta, Selasa (12/5).

IMG20150512202051IMG20150512202218IMG20150512205247

Plt Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan UU 23 tersebut juga merupakan persoalan utama yang dibahas dalam Munas APKASI 2015 pada hari selasa (12/5) kemarin yang ditandai dengan rekomendasi segera menghadap DPR RI untuk menyampaikan rekomendasi ke DPR dan Presiden Republik Indonesia, jadi rekomendasi tersebut adalah meminta segera dirubah lagi UU nomor 09 tahun 2015.

Dengan terpilihnya Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Mardani H Maming sebagai Ketua Umum APKASI periode 2015-2020, Ardiansyah mengakui permasalah UU 23 merupakan suatu tugas yang berat yang harus diemban oleh ketua APKASI yang baru, maka Dewan Pimpinan APKASI yang sudah terganti dikatakan siap untuk Dewan Pembina.

Pandangan Plt Bupati Kutai Timur sendiri terkait dengan UU nomor 23 tahun, seperti hal kembali dengan UU Pertama zaman Orde Baru nomor 4 tahun 1974. Bahkan merurut Ardiansyah Sulaiman UU tersebut seperti Orde Baru walaupun bahasanya lain, seperti zaman Hindia Belanda. Karena Gubernur jendral, jadi Gubernur wakil Pemerintah Pusat persis sekarang, dan hal ini dinilai sebuah kemunduran.

Lebih lanjut Plt Bupati Kutai Timur berharap APKASI , agar tetap eksis karena APKASI mengejawatkan atau mengartikan amanat konstitusi, amanat reformasi dan amanat UUD 1945. dikatakan bahwah UU banyak yang bermain-main, publik banyak tidak tau,  akademisi masih ragu-ragu tetapi yang masih berjuang kepala daerah/kota terutama kabupaten.

Voice

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments