Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » BPJS Diminta Sosialisasikan Fasilitas Kesehatan

BPJS Diminta Sosialisasikan Fasilitas Kesehatan

(376 Views) Mei 19, 2015 8:25 am | Published by | No comment

 SANGATTA – Sesuai amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelengara Jaminan Nasional, setiap warga Indonesia di instruksikan menjadi anggota Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati fasilitas dan jaminan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Sehubungan hal tersebut, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Ismunandar mengimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih pihak perusahaan untuk dapat mendaftarkan karyawannya menjadi anggota BPJS. Mengapa,Dengan iuran keanggotaan yang terjangkau, peserta BPJS akan mendapatkan fasilitas berobat yang memadai. “Namun pihak BPJS selaku pengelola, harus lebih menyosialisasikan fasilitas berobat seperti rumah sakit, klinik atau tempat berobat lainnya yang menjadi mitra BPJS. Sehingga masyarakat lebih tahu, sebenanrnya harus kemana mereka berobat”, pinta Ismu, sapaan akrab Ismunandar saat membuka acara yang diprakarsai BPJS tentang upaya penegakkan hukum terkait rekrutmen peserta pekerja penerima upah dalam implementasi program jaminan kesehatan Nasional (JKN) yang digelar di Ruang Meranti Kantor Bupati.

bpjs1Secara umum, Ismu atas nama Pemkab Kutim mendukung program dimaksud. Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebab dia setuju bahwa tujuan keanggotaan BPJS adalah agar masyarakat mendapat pertolongan kesehatan dengan cepat dengan biaya yang ringan. Sementara itu Kepala BPJS Cabang Samarinda, Endang Diarty dalam presentasinya menyampaikan biaya berobat makin meningkat diantaranya diakibatkan kemajuan teknologi kedokteran, perubahan pola penyakit ke kronis, inflansi dan faktor lainnya. “BPJS disini tidak mencari laba, hanya pengelolaan iuran, gotong royong untuk membantu yang sakit, karena sakit bisa datang kapan saja”, ujar Endang. Dijelaskan oleh dia, keikutsertaan masyarakat menjadi anggota BPJS sifatnya menjadi wajib, terutama pihak perusahaan. Sebab sanksi bagi badan usaha maupun perorangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013. Untuk itu masyarakat diminta bekerjasama untuk memudahkan tugas BPJS terkait hal tersebut.

Lebih jauh dipaparkan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 pasal 14 kepersertaan (BPJS) menyatakan peserta wajib adalah seluruh penduduk Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Peserta terbagi, Pekerja Penerima Upah (PPU) contohnya PNS, TNI-Polri, pejabat negara, pegawai swasta, pekerja penerima upah lainnya. Berikutnya Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) antara lain pedagang, nelayan, petani, pengacara. Terakhir Bukan Pekerja (BP) yaitu investor, pemberi kerja, penerima pensiun, bukan pekerja yang mampu membayar iuran. Pendaftaran PPU bisa dilakukan kolektif dengan pengisian formulir yang telah tersedia. Setelah itu diproses di Kantor BPJS untuk mendapatkan kartu anggota virtual account yang berfungi sebagai wadah penyetoran iuran dalam bentuk transfer ke bank.Bank mitra BPJS yaitu Mandiri, BRI, BNI. Selanjutnya untuk PBPU bisa mendaftakan diri ke Kantor BPJS baik perorangan maupun kolektif, atau melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id . Jika masih kurang jelas dapat menghubungi layanan informasi call center 500400.

Anggota BPJS dapat melakukan penyetoran perbulan dengan pilihan nominal setor beragam, dari perbedaan nominal setor tersebut hanya membedakan fasilitas untuk ruang perawatan kelas saja, namun untuk perlakuan medisnya tetap sama atau tidak dibedakan. Ragam jumlah iuran tersebut mulai dari 25.500/bulan mendapat ruang perawatan kelas III, 42.500 kelas II, dan 59.500 kelas I, dengan iuran tersebut telah tercover 5 jiwa per keluarga, yaitu istri sah, anak kandung, tiri, angkat belum pernah menikah dan belum berumur 25 Tahun, orang tua, selajutnya bisa juga memasukan keluarga atau orang lain dengan penambahan biaya khusus. Acara turut hadir Asisten Ekonomi Adminitrasi Edwar Azran, Wartoyo Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Kutim, Uce Prasetyo Ketua Komisi D DPRD kutim, Endang Diarti Kepala BPJS Cabang Samarinda berserta Pimpinan SKPD, FKPD, perusahaan dan kariyawan.

Print Friendly, PDF & Email
Categorised in:

No comment for BPJS Diminta Sosialisasikan Fasilitas Kesehatan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.