Menu Click to open Menus
Home » Pemerintahan » Bupati Ismunandar Sampaikan Raperda PDAM dan Rencana Detail Kawasan Ekonomi Bengalon Dan Kaliorang

Bupati Ismunandar Sampaikan Raperda PDAM dan Rencana Detail Kawasan Ekonomi Bengalon Dan Kaliorang

(33 Views) Mei 6, 2020 11:31 pm | Published by | No comment

SANGATTA – Bupati Kutai Timur Ismunandar menyampaikan nota pengantar pemerintah tentang Raperda PDAM Kutai Timur dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Ekonomi Bengalon dan Kaliorang tahun 2020-2024, dalam Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur, Rabu (6/5/20).

Dua Raperda tersebut, dibacakan Bupati Ismunandar melalui Wakil Bupati Kasmidi Bulang, disaksikan Ketua DPRD Kutim Encek UR Firgasih, Wakil Ketua I Asti Mazar Bulang, Wakil Ketua II Arfan, Bupati Ismunandar dan peserta rapat paripurna.

Pertama, Raperda PDAM berdasarkan urgensi, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 402 ayat 2 undang–undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah, mengamanatkan agar setiap badan usaha milik daerah yang telah ada sebelum Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka wajib menyesuaikan. Selain didasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, penyusunan raperda PDAM juga didasari atas telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dikatakan Kasmidi, dalam peraturan pemerintah tersebut terdapat perubahan nomenklatur pada perusahaan milik daerah dimana yang sebelumnya, bernama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Untung Benua menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tuah Untung Benua. Dengan perubahan tersebut, perlu adanya penegasan perubahan dalam bentuk hukum peraturan daerah.

Sementara tentang detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan ekonomi Bengalon dan Kaliorang tahun 2020-2024, didasarkan urgensi telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) dan ditetapkannya Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia di Kalimantan Timur yang membawa berkah tersendiri bagi Kutai Timur, sebagai daerah penyangga ibukota negara.

Dengan telah ditetapkannya kawasan strategis tersebut, harapannya segera dilakukan pembahasan dan kemudian dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda), guna menjadi dasar hukum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan tugas.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of