Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Dapat Rp 4,5 Miliar, Dinkes Fokuskan Godok Perda Kawasan Tanpa Rokok

Dapat Rp 4,5 Miliar, Dinkes Fokuskan Godok Perda Kawasan Tanpa Rokok

(531 Views) November 10, 2015 9:15 am | Published by | No comment

Sangatta. Dinas Kesehatan Kutai Timur pada Anggaran perubahan tahun ini mendapat kucuran dana segar yang berasal dari pembagian pajak rokok sebesar Rp 4,5 miliar. Dana ini merupakan bagi rata pajak rokok yang dibagikan pemerintah pusat kepada seluruh kabupaten dan kota, yang merupakan 10 persen dari nilai cukai rokok. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur dr Aisyah, didampingi Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dr Yuwana Sri Kurniawati.

Dijelaskan dana pajak rokok ini dibagikan secara merata kepada Kabupaten dan Kota di Indonesia dan nilainya 10 persen dari nilai cukai rokok yang diperoleh Negara. Sesuai keputusan bersama tiga mentri yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Keuangan (Menkeu), dana yang dibagikan ini 50 persen benar-benar harus diperuntukkan guna kegiatan promosi kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai konsekwensi dampak rokok yang dirasakan dan penyakit yang diderita bagi perokok pasif. Selain digunakan bagi kegiatan promosi kesehatan seperti pengendalian konsumsi tembakau dan produk rokok, dana ini juga digunakan untuk pengembangan hukum terkait penggunaan rokok serta pengembangan kesehatan berbasis masyarakat. Bahkan dengan dana ini juga diharapkan dapat menekan angka pengguna rokok atau perokok aktif. Dengan adanya kucuran dana ini bukan berarti membuat Dinkes menjadi senang. Saat ini pihaknya berfokus dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mulai dari penyusunan naskah akademik hingga anjangsana ke beberapa wilayah yang sudah memberlakukan Perda Kawasan Tanpa Rokok, seperti Banjarmasin di Kalsel dan Bogor.

(Voice)

Lebih jauh dikatakan, saat ini Pemkab Kutim sendiri sudah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) terkait Kawasan Tanpa Rokok, namun karena dalam Perbup ini hanya merupakan himbauan dan tidak mengatur sanksi dan denda bagi pelanggar, maka dengan adanya Perda KTR nantinya, akan ada sanksi jelas bagi pelanggar atau yang merokok pada tempat-tempat yang dilarang, seperti Rumah Sakit, Kantor Dinas dan Instansi Pemerintahan, termasuk tempat umum dan pusat-pusat hiburan.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments