Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » DPRD dan Pemkab Tetap Lanjutkan Proses Pembahasan dan Pengesahan Raperda RPJMD Kabupaten Kutai Timur

DPRD dan Pemkab Tetap Lanjutkan Proses Pembahasan dan Pengesahan Raperda RPJMD Kabupaten Kutai Timur

(495 Views) Agustus 16, 2016 1:53 pm | Published by | No comment

Sangatta – Sidang Paripurna ke 26 DPRD Kabupaten Kutai Timur tentan Raperda RPJMD Kabupaten Kutai Timur, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Mahyunadi. Hadir Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang serta Waki Ketau I DPRD Yulius Palangiran dan Wakil Ketua II Encek U.R Virgasi dengan dihadiri 30 anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, di ruang sidang Utama DPRD Kabupaten Kutai Timur, Bukit Pelangi, Selasa (16/8/16).

Wakil Ketua Pansus Raperda RPMD Kabupaten Kutai Timur, Uce Prasetyo membacakan hasil kerja pansus, bahwa dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 merupakan dokumen akhir dari dokumen awal yang berupa rancangan awal RPJMD dan rancangan akhir RPJMD. Rancangan awal RPJMD telah direvisi berdasarkan saran dan masukan masyarakat saat konsultasi publik pada tanggal 28 April 2016 yang menghasilkan rancangan RPJMD, selanjutnya rancangan RPJMD ini dibahas pada Musrenbang RPJMD pada tanggal 1 – 2 Juni 2016 yang menghasilkan rancangan akhir RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) selanjutnya rancangan akhir RPJMD dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 01 Agustus 2016 sehingga terbentuklah dokumen RPJMD 2016-2021. Setelah melaksankan berbagai kegiatan dalam rangka menyelesaikan rancangan Raperda RPJMD tersebut, dan menelaah serta mencermati berbagai saran, masukan, materi, muatan maka selanjutnya dapat dijelaskan.

Pertama bahwa perundangan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah pada tanggal 15 Juni 2016 mengakibatkan perlunya pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Khusus tentang perangkat daerah yang berpedoman pada PP tersebut, sesuai PP tersebut memberi amanah paling lambat enam bulan terhitung sejak PP tersebut diterbitkan harus di undangkan.

Kedua tentu pembentukan Perda perangkat daerah dengan berpedoman pada PP no 18 tahun 2016  tersebut, pada gilirannya akan berpengaruh pada materi muatan yang tergantung pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016 sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian kembali.

Tiga, bahwa pengesahan Perda tentang RPJMD kabupaten Kutai Timur 2016-2021 harus tetap dilaksanakan paling lama enam bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik sesuai dengan ketentuan Pemendagri pasal 76 Permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Empat, berdasarkan diatas mengingat  pentingnya Perda tentang RPJMD Kabupaten Kutai Timur sebagai landasan dalam penyelenggaran daerah Kabupaten Kutai Timur, maka Pansus Kabupaten Kutai Timur bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memutuskan untuk tetap melanjutkan proses pembahasan dan pengesahan Raperda RPJMD Kabupaten Kutai Timur dan bersepakat untuk meninjau atau melakukan penyesuaian terhadap materi muatan RPJMD setelah Raperda tentang Perangkat Daerah diselesaikan sebagai peraturan daerah.

Voice Uce

 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments