Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » DPRD Kutim Minta 2 Syarat Muluskan Paripurna Pengesahan Jabatan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman      

DPRD Kutim Minta 2 Syarat Muluskan Paripurna Pengesahan Jabatan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman      

(696 Views) April 16, 2015 9:06 am | Published by | No comment

Sangatta. Ketua DPRD Kutim Mahyunadi mengatakan bahwa dari hasil rapat pimpinan diperluas yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan DPRD Kutim dan ketua fraksi-fraksi yang ada di dewan, pada dasarnya unsur DPRD tidak keberatan dan siap melaksanakan paripurna pengangkatan Plt Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman untuk disahkan menjadi Bupati Kutim Devenitif. Namun dibalik sikap DPRD Kutim  yang “Ikhlas” mengesahkan Ardiansyah Sulaiman sebagai Bupati Kutim, ada beberapa poin penting yang menjadi kesepakatan antara legislatif dengan Plt Bupati tersebut, ungkap Mahyunadi kepada awak media usai mengikuti pembukaan sosialisai Undang-undang Nomor  8  tahun 2015 tentang Pilkada di Gedung Serba Guna, Pusat Perkantoran Bukit Pelagi, tadi pagi.

Dijelaskan Mahyunadi, ada dua poin penting yang menjadi bahasan antara parlemen dengan Plt Bupati Ardiansyah Sulaiman. Poin pertama tentang mekanisme penganggaran, hal ini menjadi penting karena Bupati Ardiansyah Sulaiman masih memiliki kewenangan dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk perubahan tahun ini maupun pengesahan APBD 2016 mendatang.

Menutur Mahyunadi, bukan melakukan intervensi dalam item-item anggaran namun hanya dalam hal teknis dalam melakukan penganggaran, terutama dalam kerjasama antara tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan tim anggaran DPRD Kutim. Selain itu, juga untuk  menghapus opini adanya dana aspirasi anggota dewan yang sebenarnya tidak pernah ada dalam pembahasan anggaran, dan hanya dihembuskan oleh oknum-oknum yang ingin mengadu domba dalam masalah anggaran ini.

Selanjutnya yang menjadi poin penting kedua adalah permasalahan  kinerja pemerintah daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam pandangan dewan bahwa hingga kini Pemkab Kutim tidak memberlakukan ”The Right Man on The Right Place” atau tidak menempatkan orang yang layak pada posisi yang tepat. Hal ini mengingat masih banyaknya perilaku menyimpang dari aparat pemerintah, serta tidak cakapnya atasan dalam pengambilan keputusan akibat tidak sesuai dengan pengetahuan dan bidang yang memang digelutinya.

Mahyunadi menolak jika dikatakan bahwa DPRD melakukan intervensi dalam penempatan pejabat daerah, namun hanya sebagai usulan agar kinerja Pemerintah kedepan semakin baik dan prima. Terlebih tidak menutup kemungkinan Bupati Ardiansyah masih bisa melakukan resuffel kepemimpinan di jajaran SKPD Pemkab Kutim sebelum 6 bulan akhir masa kepemimpinannya.

Dua poin ini lah yang akan menjadi kesepakatan antara DPRD Kutim dengan Plt Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, sebagai kunci untuk membuka jalan mulus pengesahan Ardiansyah Sulaiman sebagai Bupati Kutim Devenitif, yang rencananya akan diparipurnakan pada Bulan depan.

(Insert : voice Mahunadi  – Kunci Paripurna)

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments