Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » DPRD Kutim Tawarkan 3 Poin Atasi Masalah Kekurangan Dokter

DPRD Kutim Tawarkan 3 Poin Atasi Masalah Kekurangan Dokter

(433 Views) Januari 29, 2016 10:41 pm | Published by | No comment

Sangatta. Permasalahan kekurangan tenaga medis dan kesehatan khususnya dokter yang dialami Kabupaten Kutai Timur akibat rendahnya standar penggajihan yang diterapkan Pemkab Kutim bagi seorang dokter honorer daerah atau Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang hanya digaji Rp 1,4 juta hingga Rp 2 juta perbulannya, membuat anggota DPRD Kutai Timur Uce Prasetya, angkat bicara.

Ketua Komisi D DPRD Kutim, yang membidangi masalah Ketenagakerjaan dan Kesehatan ini mengatakan seharusnya pemerintah jeli dan cepat mencarikan jalan keluar atas permasalahan kekurangan tenaga dokter di Kutim. Mengingat pentingnya tenaga dokter bagi masyarakat. Bahkan ada Puskesmas yang tidak memiliki dokter umum dan hanya diisi oleh seorang dokter gigi. Tentu kompetensinya sangat berbeda.

Ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, ada 3 poin penting jika pemerintah ingin keluar dari permasalahan kekurangan tenaga dokter. Poin pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan lobi kepada pemerintah pusat agar jatah CPNS khususnya tenaga dokter diperbanyak. Dengan status PNS, tentunya akan banyak para dokter muda yang akan melamar di Kutai Timur karena lebih menjanjikan. Poin kedua, pemerintah Kutim dapat meminta penambahan jatah dokter honorer pusat (PTT Pusat). Selain penggajihannya yang saat ini cukup tinggi, bagi dokter PTT Pusat ada poin lebih jika ingin melanjutkan sekolah ke spesialis, jika sudah pernah mengabdi di pedalaman.

Lanjut Uce, poin ketiga adalah pemerintah Kutim perlu membuat kebijakan khusus bagi tenaga kesehatan khususnya dokter yang menjadi TK2D, dalam penggajihannya. Minimal gaji yang diberikan mendekati dengan dokter PTT Pusat. Hal ini seharusnya dapat dilakukan, mengingat profesi guru juga telah diberlakukan hal serupa. Diberikan tunjangan insentif dan tunjangan lainnya, serta disesuai jarak lokasi kerja. Kebijakan ini bisa dalam bentuk peraturan bupati (Perbup) dan tidak perlu hingga membuat Peraturan Daerah (Perda).

(voice)

Lebih jauh dikatakan Uce, memang kebijakan ini perlu diambil mengingat penting dan sangat diperlukannya tenaga dokter di Kutim. Namun kebijakan ini kemungkinan baru bisa diambil oleh Bupati yang baru karena cukup krusial. Sehingga tidak mungkin dilakukan oleh Bupati sekarang yang hanya menghitung hari masa jabatannya.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments