Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Genjot PBB Sektor P2, Dispenda Bidik WP di Sangatta Utara dan Rantau Pulung

Genjot PBB Sektor P2, Dispenda Bidik WP di Sangatta Utara dan Rantau Pulung

(486 Views) Januari 24, 2016 1:51 pm | Published by | No comment

Sangatta. Pemerintah Kutim terus menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan dan Pedesaan (P2). Kedua sektor PBB ini merupakan jatah yang diberikan pemerintah pusat untuk ditangani langsung oleh daerah. Sementara PBB sektor Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (P3) masih tangani langsung oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kutai Timur Yulianti didampingi Kabid PBB dan BPHTB Awang Amir, mengatakan sejak kewenangan pengelolaan PBB sektor P2 diserahkan oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) Bontang kepada Pemkab Kutim pada tahun 2013 silam, tercatat ada sebanyak Rp 31 miliar hutang PBB oleh wajib pajak (WP) yang ada di Kutai Timur. Bahkan setelah dilakukan pencetakan surat tagihan objek pajak, nilai hutang meningkat menjadi Rp 42 miliar. Hutang tunggakan pajak ini diketahui terakumulasi sejak tahun 1994 hingga 2013. Namun setelah dilakukan pemutakhiran data Wajib Pajak, ternyata besarnya hutang pajak ini akibat adanya data ganda pada setiap wajib pajak. Bahkan ada yang lebih dari dua data padahal objek pajak dan kepemilikannya hanya satu.

Ditambahkan Awang Amir, pemerintah Kutim sudah melakukan kebijakan yakni pemutihan dan penghapusan hutang wajib pajak bumi dan bangunan selama lima tahun terhitung mundur sejak 2013 lalu. Berkat pemutakhiran data tersebut, nilai terhutang wajib pajak Kutai Timur di tahun 2015  berkurang menjadi Rp 12 miliar. Angka ini pun diperkirakan akan terus turun ditahun 2016 ini. upaya pemutakhiran data ini hanya diberikan waktu selama 5 tahun ke depan oleh BPK RI dari waktu tujuh tahun yang diminta Pemkab Kutim untuk melakukan pemutakhiran data. Sedangkan jumlah desa di Kutim ada sebanyak 133 desa dan 2 kelurahan. Otomatis Dispenda Kutim harus bisa mendata wajib pajak di 27 desa per tahunnya. Sementara itu, nilai realisasi pemasukan daerah untuk PBB dari sektor P2 ditahun 2015 lalu mencapai lebih dari Rp 3,1 miliar. Angka ini melampaui dari target Rp 1,5 miliar.

Sementara itu, nilai realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kutim di tahun 2015 lalu hampir mencapai Rp 19 miliar dari target sebesar Rp 18 miliar. Sementara untuk tahun 2016 ini, Dispenda hanya menargetkan perolehan BPHTB sebesar Rp 6 miliar.

Lebih jauh dikatakan Awang, setelah rampungnya pemutakhiran data wajib pajak PBB di Kecamatan Sangatta Utara pada tahun 2015 lalu, tahun ini pihaknya akan menyasar para wajib pajak di Kecamatan Rantau Pulung. Terlebih, memiliki delapan desa dengan objek PBB yang sudah cukup berkembang. Kemudian Dispenda akan menyisir Kecamatan Bengalon dan Muara Wahau.

(voice)

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments