Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » HASIL KAJIAN STANDAR KEBUTUHAN PERSONIL SKPD, DITENGARAI TIDAK ADA OVERLOAD PEKERJAAN

HASIL KAJIAN STANDAR KEBUTUHAN PERSONIL SKPD, DITENGARAI TIDAK ADA OVERLOAD PEKERJAAN

(911 Views) September 15, 2016 8:09 am | Published by | 7 Comments

Sangatta – Perlunya dilakukan suatu kajian yang berguna untuk memetahkan aparatur sesuai kebutuhan riil organisasi sehingga dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Kutai Timur, pagi tadi Kamis (15/9/16) melaksanakan presentasi Laporan Akhir Kegiatan Kajian Standar Kebutuhan Personil SKPD yang dilakukan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, bekerjasama dengan Pusat Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Wilayah (PUSLITBANGWIL) UNMUL. Presentase tersebut dimoderator Kepala Balibang Kutim Zubair, sedangkan hasil presentasi disampaikan oleh Ariesta Heksarini Peneliti dari PUSLITBANGWIL UNMUL.

Kajian tersebut secara umum bertujuan untuk melakukan penguatan Manajemen Pengelolaan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, secara khusus bertujuan untuk mengetahui kondisi kebutuhan personil SKPD melalui pemetaan SDM Aparatur menggunakan pendekatan Analisi Beban Kerja (ABK) di Lingkuangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya untuk menginventarisir kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam menentukan kebutuhan personil SKPD melalui pemetaan SDM aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dari kajian yang telah dilaksanakan sejak bulan April hingga bulan September tahun 2016 yang dilaksankan tim dari Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman dan juga tim ahli dari Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN), serta tim pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ada tujuh (7) SKPD yang menjadi fokus penelitian yakni, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Penataan Lahan dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Perhubungan dan Kominfo.

Hasil temuan di Lapangan, seiring dengan adanya wacana moratorium yang direncanakan pemerintahan baru ini, tentu menjadi persoalan tersendiri ditengah mendesaknya jumlah tambahan personil yang dibutuhkan untuk melayani publik. Data dari Pusat Statik Kabupten Kutai Timur, menyatakan bahwa per Desember 2015 jumlah penduduk Kabupaten kutai timur sekitar 337.677 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah PNS yang ada 6.732 pegawai, maka diperoleh rasio sekitar 1/50, artinya 1 orang pegawai melayani sekitar 50 orang penduduk. Jumlah ini sudah cukup ideal sebagaimana jika dibandingkan dengan beberapa negara maju lainnya, dimana jumlah rata-rata pegawai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah antara 2 % sampai 3 %. Jika acuan minimal 2% digunakan, maka kebutuhan jumlah PNS di Kabupaten Kutai Timur adalah berjumlah sekitar 6.754 jiwa pegawai. Namun demikian acuan ini tentu masih perlu dikaji lebih mendalam lagi mengingat banyak upaya yang dapat ditempuh selain menambah jumlah aparatur yang tentu saja berimplikasi pada semakin besarnya pembiayaan daerah untuk sektor belanja pegawai.

Hasil Rekapitulasi Analisis Beban Kerja tuju (7) SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmirasi tambahan kebutuhan pegawai 18, Dinas Sosial 23, Disdukcapil 24 dan Dishubkominfo 165. Sedangkan BLH, Dinas PLTR dan Dispora belum diketahui karena tidak ada informasi data ABK.

Hasil kajian tersebut, diperoleh rasio sekitar 1 per 50, artinya 1 orang pegawai melayani sekitar 50 orang penduduk, Dishubkominfo membutuhkan tambahan personil paling banyak, sebanyak 165 orang, kebutuhan tambahan personil ini untuk sementara dapat diatasi dengan tenaga honorer TK2D. Adapun Rekomendasi kajian tersebut yakni Pemetaan jenis jabatan, kualitas kompetensi pejabat, Identifikasi ulang nama jabatan, Re-distribusi pegawai, Optimalisasi kinerja dengan dukungan piranti modern dan teknologi informasi.

Ditemui awak media usai presentase tersebut, Ariesta mengungkapkan terdapat overload dan underload dibeberapa Sub bagian dan bidang pada tujuh SKPD yang menjadi object penelitian, untuk pihaknya merekomendasikan harus ada distribusi pegawai baik antar SKPD maupun intern SKPD.Namun, ditengarai kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh TK2D dimasing-masing SKPD, karena secara pekerjaan fisik tidak yang overload. Selanjutnya PNS harus memiliki kompetensi dibidang pekerjaannya yang bisa memenuhi kualitas yang menjadi target.

( Voice : Ariesta Peneliti Puslitbang UNMUL )

 

 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

7 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments