Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Indonesia Darurat Kejahatan Seksual, Ketua Komnas PAI Ajak Keluarga Tingkatkan Kecerdasan Pendidikan

Indonesia Darurat Kejahatan Seksual, Ketua Komnas PAI Ajak Keluarga Tingkatkan Kecerdasan Pendidikan

(453 Views) April 14, 2016 2:28 pm | Published by | No comment

Sangatta. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahun 2013 lalu telah menetapkan Indonesia darurat kejahatan seksual. Penetapan ini diambil setelah KPAI melakukan monitoring selama 4 tahun. Dimana dalam jangka 5 tahun, terjadi  21,6 juta  pelanggaran hak anak , yang dilakukan sejak 2010. Dari pelanggaran hak anak itu, 58 persen adalah kejahatan seksual.

Karena itu, angka ini dijadikan sebagai parameter  pertama darurat kejahatan seksual anak. Demikian diungkapkan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PAI) Arist Merdeka Sirait, yang hadir, Kamis (14/4) pagi dalam rangka pelantikan pengurus Karang Taruna Kabupaten Kutai Timur periode 2016-2021, sekaligus mengisi seminar sehari dengan tema Stop Kekerasan Terhadap Anak.

Lanjut Aris Merdeka Sirait, yang menjadi parameter kedua yakni pelaku utama kejahatan, yang ternyata orang terdekat, dalam lingkungan rumah tangga, mulai ayah, paman, kemudian di luar rumah seperti sekolah dalam hal ini guru, serta orang terdekat lainnya. Bahkan panti yang berlandaskan agama juga termasuk ambil andil dalam tindak kekerasan terhadap anak.

Namun tindak kekerasan terhadap anak ini masih dianggap sebagai kekerasan biasa. Padahal seharusnya sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan disamakan dengan tindak pidana narkotika, korupsi dan terosisme, sehingga tentu penegak hukum bisa menjatuhkan hukuman lebih berat, untuk memberikan efek jera. Menurutnya, kasus kejahatan seksual  kini  terjadi secara merata, mulai dari kota besar hingga  pedesaan. Disebabkan permasalahan moral.

Karena itu,  perlu pendidikan  terutama kesadaran hukum bagi masyarakat.  Hal lain,  yang menjadi masalah juga saat ini, karena pemahaman hukum masyarakat masih lemah. Serta penegakan hukum pun lemah terhadap pelaku.  Terkait dengan  masalah UU peradilan anak yakni  UU Nomor 11 Tahun 2012,  dimana anak pelaku  kejahatan  bisa diselesaikan  diluar peradilan atau  disversi,  Aris  mengakui hal ini diambil karena pertimbangan masa depan anak.  Namun UU ini tidak salah, tetapi masyarakat harus memahami dan menerima ini.

sehingga jika masyarakat memahami hukum, maka bisa menerima penyelesaian dengan cara ini. Inilah yang menjadi tugas pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sementara untuk mengantisipasi anak melakukan  pelangaran hukum, maka anak harus diberikan pendidikan  yang baik. Cara mendidik anakpun, kini berubah, tidak lagi dengan pemaksaan, kekerasan, namun dengan  dialogis dan partisipasif.

Sementara itu, terkait dengan orangtua memperkosa anak, menurut Aries,  dalam kasus ini hak asuh orang tua, dalam hal ini ayah harus dicabut.  Tetapi disinilah Negara  harus hadir dalam dalam sistem keluarga ini, karena  harus melindungi  fakir miskin dan anak terlantar sesuai dengan undang-undang dasar. Sementara untuk mengatisipasi  perbuatan  kekerasan seksual   oleh keluarga terdekat,  Arist mengatakan antisipasinya harus ada kecerdasan pendidikan  orangtua.

Terutama ibu, harus memberikan perhatian lebih pada anaknya, jangan setelah ada tanda kekerasan baru didekati, baru ada rasa ingin tahu apa yang dialami anak.   Sedang terhadap anak,  Arist juga mengatakan, belakangan karena pengaruh  informasi yang sangat cepat, anak juga  banyak melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.  Untuk mengantiasipasi masalah ini,  maka pendidikan  anak bukan hanya diutamakan untuk kecerdasan otak tapi juga  kecerdasan emosional atau pendidikan social yang harus diperdalam.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments