Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Kajati Kaltim Sebut Kutai Timur Belum Masuk Daerah Rawan Korupsi

Kajati Kaltim Sebut Kutai Timur Belum Masuk Daerah Rawan Korupsi

(469 Views) Maret 21, 2016 9:46 am | Published by | No comment

Sangatta. Sebagai daerah yang menempati peringkat ke-3 untuk Kabupaten dengan anggaran daerah tertinggi se-Indonesia setelah Kutai Kartanegera, tentunya perlu perhatian khusus dalam penyusunan perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya, agar tidak melenceng dari perencanaan awal pembangunan, termasuk penggunaan anggarannya. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran, Kejaksaan Tinggi Kaltim  menawarkan upaya pendampingan kepada Pemerintah Kutim, mulai dari pelaksanaan pembangunan hingga pertanggungjawabannya, agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Abdoel Kadiroen, dalam sosialisasi Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Lingkungan Pemkab Kutai Timur, pagi tadi, mengatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Kaltim melalui Kejari Sangatta, siap memberikan pendampingan kepada Pemkab Kutim dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Kutai Timur hingga penggunaan anggaran daerah. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran dan pelaksanaanya hingga menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, yang menyeret aparat pemerintah berhadapan dengan hukum.

Lanjut Kadir, ada 10 area rawan tindak pidana korupsi yang merupakan hasil kesepakatan Kejaksaan, Polri dan KPK. Kesepuluh area tersebut meliputi, Pengadaan Barang dan Jasa, Keuangan dan Perbankkan, Perpajakan, Migas, BUMN dan BUMD, Kepabeanan dan Cukai. Selanjutnya, penggunaan APBN dan APBD baik itu murni ataupun perubahan. Aset Negara dan Daerah, Pertambangan dan terakhir Pelayanan Publik.  Dari kesepuluh area tersebut, Kabupaten Kutai Timur belum dianggap sebagai daerah yang rawan dengan tindak pidana korupsi. Namun dirinya juga mengatakan bahwa, tindak pidana korupsi tidak akan terjadi jika setiap personal menjaga integritas diri. Karena tindak pidana korupsi bisa terjadi jika rendahnya integritas diri, kurangnya pengawasan internal dan tidak adanya transfaransi, terjadinya kesenjangan sosial, pola hidup yang konsumtif serta rendahnya gaji PNS.

Terkait upaya pendampingan, Kajati Abdoel Kadiroen menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkab Kutim apakah mau diberikan pendampingan oleh Kejaksaan dan kapan mau mulai dilakukan pendampingan. Dirinya menjamin pendampingan ini diberikan secara transfaran dan gratis bagi Pemkab Kutim, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Sehingga jika ada oknum yang mengatasnamakan Kajati Kaltim meminta bantuan keuangan atau sejenisnya, Kajati Kadiroen meminta untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada dirinya sehingga jangan tertipu dan langsung memberikan uang.

(Voice : Kajati Kaltim Abdoel Kadiroen – Kutim Blm Rawan Korupsi)

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments