Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Kapolda Kaltim Persilahkan Laporkan Dugaan Money Politik ke Polisi  

Kapolda Kaltim Persilahkan Laporkan Dugaan Money Politik ke Polisi  

(412 Views) Desember 24, 2015 3:28 pm | Published by | No comment

Sangatta. Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin, meminta agar dugaan adanya praktek politik uang yang disinyalir terjadi pada Pilkada Kutai Timur 9 Desember lalu, dilaporkan sebagai pidana umum. Hal ini disampaikan Safaruddin, menanggapi tuntutan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Keadilan Kutim (GMPKK), yang menggelar aksi damai sejak pagi hingga siang tadi, pada dua lokasi di Sangatta, yakni Sekretariat Panwaslih Kutim dan KPU Kutim.

Kepada awak media, Kapolda Safaruddin mengatakan, bahwa silahkan saja masyarakat mengadukan kepada Polres Kutim jika benar ada indikasi politik uang dalam pelaksanaan Pilkada Kutim 2015, lalu. Jika terbukti, maka tidak menutup kemungkinan pidana Pemilukada ini berubah menjadi Pidana Umum atau praktek penyuapan. Namun dirinya meminta agar laporan praktek penyuapan ini disampaikan langsung oleh orang yang menangkap tangan praktek penyuapan tersebut dan tidak diwakilkan.

(voice : Kapolda )

Sementara itu, Kapolres kutai Timur AKBP Anang Triwidiandoko, mengatakan siap memproses jika ada masyarakat yang mengadukan tindak penyuapan dalam peyelenggaraan Pilkada Kutim 2015 lalu, sesuai instruksi Kapolda Kaltim.

Dikatakan, setiap laporan yang masuk tentu akan mendapat tanggapan dan penanganan. Laporan akan dilakukan gelar dengan mendatangkan saksi ahli. Hal ini karena Pidana Pilkada adalah pidana lexspecialis atau aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum. Jika dari keterangan saksi ahli, bahwa pidana money politik ini memenuhi unsur dan bisa menjadi pidana umum atau penyuapan, maka pasti akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(voice : Kapolres)

Lebih jauh Kapolres Anang mengatakan bahwa permasalahan money politik ini adalah bentuk kelemahan dam undang-undang Pilkada. Bahwa dikatakan money politik adalah bentuk pidana dalam pilkada namun tidak ada aturan hukum lanjutannya yang mengatur sanksi bagi yang melaksanakan money politik.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments