Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Kementrian Keuangan Bakal Kembalikan Denda PT KPC Lewat DAK 2017

Kementrian Keuangan Bakal Kembalikan Denda PT KPC Lewat DAK 2017

(437 Views) November 10, 2015 8:57 am | Published by | No comment

Sangatta. Badan Lingkungan Hidup (BLK) Kutim sudah memastikan bahwa hasil denda PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebesar Rp 11,39 Miliar, sebagian akan dikembalikan ke Kas Kutai Timur pada anggaran 2017, mendatang. Hal ini disampaikan Sekertaris BLH Kutim Suriansyah didampingi Kasi Pencemaran Air dan Udara M Fadli.

Dijelaskan, dari hasil pertemuan antara BLH Kutim bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) dengan Kementrian Keuangan RI, (16/10) lalu, bahwa denda PT KPC sebesar Rp 11,39 miliar yang berasal dari denda kesalahan PT KPC dalam pencemaran Sungai Bendili yang merupakan anak Sungai Sangatta, bukan lah merupakan salah satu target dari pemasukan bagi negara. Sehingga uang denda ini masuk dalam batang tubuh APBN pada penerimaan lain-lain atau pemerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan disimpan ke dalam Dana Alokasi Umum (DAU).

Lanjutnya, dana ini bisa dikembalikan oleh Kementrian Keuangan ke daerah melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) atau dalam artian pengajuan permohonan pengembalian dana denda oleh BLH Kutim difasilitasi oleh Kementrian. Sehingga dana ini bisa disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau akan melalui Tugas Perbantuan (TP). Sementara untuk besaran jumlah dana yang akan dialokasikan kembali ke daerah, dirinya mengaku belum bisa mengetahui jumlahnya. Karena hingga kini Kementrian Keuangan dan Kementrian LHK juga masih mencari aturan hukum yang menjadi dasar mekanisme penyaluran dana. Namun dipastikan bahwa Kementrian LHK tidak akan lupa dengan daerah yang menjadi ujung tombak Kementrian dalam penanganan dan penerapan peraturan Kementrian LHK di daerah, termasuk penindakan terhadap pengrusakan alam, baik di darat, air atau udara.

(voice)

Sementara terkait apa yang akan dilakukan jika dana ini dikucurkan kelak, Suriansyah mengatakan, dana ini hanya boleh digunakan untuk upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pencemaran air. Selain itu juga bisa digunakan untuk pemeliharaan sumber-sumber air bersih khususnya yang ada di Kecamatan-kecamatan di Kutai Timur.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments