Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Kepala Satpol PP Tegaskan Penegakan Perda Harus di Fix Kan Lagi

Kepala Satpol PP Tegaskan Penegakan Perda Harus di Fix Kan Lagi

(553 Views) April 7, 2016 2:51 am | Published by | No comment

Sangatta – Kepala Satpol PP Rizali Hadi menjelaskan Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur secara struktural Asisten I, Asisten Pemerintahan tetapi secara fungsional hampir semua Asisten Satpol PP koornidasi, jadi kerjanya secara lintas sektor.  Rizali Hadi, menuturkan terkait dengan arahan Bupati pada coffe morning beberapa waktu lalu, untuk menertipkan Pedagang Pasar Tumpah yang ada di Teluk Lingga, dikatakannya bahwa tugas tersebut merupakan tugas rutin yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP setiap hari dilakukan patroli, hanya saja barangkali  ketika ada laporan masuk ke Bupati bertepatan ada pedagang ditempat tersebut. Rizali Hadi menuturkan, bahwa tugas Satpol PP harus rutin dan sabar, biasa ketika patroli pasar bersih tapi setelah itu satu jam kemuadian muncul lagi.

Selain itu Rizali menerangkan bahwa tugas-tugas lain dari Satpol PP yakni penegakan Peraturan Daerah (Perda), pada kesempatan tersebut Rizali melaporkan bahwa untuk penegakan Perda Satpol PP sepenuhnya belum bisa jalan, karena tugas Satpol PP masih di Lintas Sektor. Pada awal 2015 Satpol PP pernah bersama Asisten II (Asisten Ekonomi dan Pembangunan), yang berkaitan dengan bangunan-bangunan tetapi tidak berjalan lama. Dia mengatakan bahwa pihaknya menyadari hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan dan anggaran. Kemudian dari Instansi yang menangani Perda tersebut ketika harus turun kelapanagan barangkali ada pertimbangan ketika harus melibatkan Satpol PP, lagi-lagi anggaran yang menjadi kendala, apalagi penegakan Perda yang ada di Kecamatan sama sekali tidak jalan.

Voice Rizali Hadi_Perda Harus di Fixkan)

Untuk itu Rizali memohon pada Forum tersebut (coffe morning) untuk penegakan Perda harus ditentukan kembalikan, karena ada potensi Pendapatan Daerah yaitu Pajak dan Retribusi. Semenatara  ini Satpol PP tidak bisa jalan misalnya kaitan dengan masalah-masalah Sosial, Penyakit Masyarakat yang hubunganya dengan Satpol PP sangat banyak, seperti penertipan pedagang kaki lima, tempat hiburan malam, lokalisasi.

Memang Satpol PP, banyak mendapatkan masuk atau informasi dari masyarakat atau pemerhati masalah sosial tetapi masalahnya posisi Satpol PP diujung, jadi pada saat SOP sudah jalan mulai dari teguran, peringatan tidak bisa diindahkan lagi, maka Satpol PP bisa melaksanakan kewenangannya untuk mengeksekusi.

Lebih Jauh, Rizali menuturkan pengalaman sebelumnya pernah ada laporan pada tahun 2015 dari masyarakat bahwa PSK eks Kampung Kajang ada yang berkeliaran di Kilometer 7 Jalan Poros Sangatta Bontang, dan pada saat dicek Satpol PP memang benar adanya, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh pihaknya. Rizali mengatakan kalau ditertibkan harus dikemanakan. Dia menegaskan harusnya  ada lembaga yang menampung PSK tersebut. Kalau menangkap PSK dikatakan Rizali mudah sekali, tetapi setelah ditangkap atau diamankan harus di kemanakan setelah ditangkap karena hal ini merupakan penyakit masyarakat, kalau berkaitan dengan kriminal atau pidana pihaknya bisa bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan itu sudah rutin dilaksanakan. Dikatakan Rizali Hadi, Ini perlu ada koordinasi yang lebih efektif lagi , pihaknya sudah menyampaikan kepada Dinas Sosial tetapi tidak punya ketersediaan kemampuan untuk menampung PSK tersebut apakah panti sosial untuk pembinaan selanjutnya.

Berkaitan dengan penertipan pedagang kaki lima, pasar tumpah pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Dishubkominfo sudah berjalan tidak ada kendala, Cuma saja harus lebih sabar dalam penangannya.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments