Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Komitmen Pemerintah Kutai Timur dalam memberikan pelayanan terbaik dalam hal kesehatan menemui kendala yang cukup berarti

Komitmen Pemerintah Kutai Timur dalam memberikan pelayanan terbaik dalam hal kesehatan menemui kendala yang cukup berarti

(435 Views) Juli 15, 2016 12:49 am | Published by | No comment

Sangatta. Komitmen Pemerintah Kutai Timur (Kutim) dalam memberikan pelayanan terbaik dalam hal kesehatan kepada masyarakat sepertinya akan menemui kendala yang cukup berarti. Walaupun hingga kini Pemkab Kutim tetap menerapkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) kepada sebagian masyarakat Kutim yang dianggap miskin, namun dalam penerapan Jamkesda ini bak pribahasa “gali lobang tutup lobang”.

Setiap tahunnya dari anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk layanan Jamkesda, sebagian besar hanya digunakan untuk menutupi hutang-hutang Jamkesda pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Aisyah melalui Kasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Muliyadi.

Kepada media, Muliyadi yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa setiap tahunnya anggaran puluhan miliar yang dikucurkan pemerintah Kutim untuk pembiayaan Jamkesda, sebagian besar hanya digunakan untuk menutupi hutang-hutang Jamkesda pemerintah untuk tahun-tahun sebelumnya.

 Seperti pada tahun ini, Pemerintah Kutim mengalokasikan lebih dari Rp 18 miliar untuk layanan Jamkesda. Namun anggaran tersebut sudah terpakai lebih dari Rp 14 miliar hanya untuk membayar hutang Jamkesda Kutim pada tahun 2014 dan 2015 lalu di berbagai rumah sakit, baik di Kaltim maupun luar Kaltim. Sehingga anggaran yang bisa digunakan untuk tahun ini hanya tersisa Rp 3,5 miliar. Sementara sejak bulan Januari hingga Mei tahun ini saja, tagihan Jamkesda Kutim telah mencapai angka lebih dari Rp 6 miliar. Tentu anggaran yang saja tidak mencukupi untuk membayar tagihan yang ada.

Otomatis Pemerintah Kutim akan kembali berhutang. Sementara jika dirata-ratakan, dalam sebulannya tagihan Jamkesda Kutim yang masuk lebih dari Rp 1,2 miliar. Sehingga dalam setahunnya, Kutim membutuhkan anggaran hanya untuk layanan Jamkesda mencapai Rp 15 miliar.

(Voice )

Lebih jauh Muliyadi mengatakan, Dinkes Kutim sudah pernah menghadap kepada Bupati Kutim untuk mengintegrasikan Jamkesda kepada BPJS mulai 2017 mendatang. Namun usulan tersebut di tolak Bupati dengan alasan layanan Jamkesda membantu warga miskin hingga ke biaya transportasi berobat masyarakat ke antar daerah. Sementara BPJS tidak menanggung biaya transportasi warga miskin namun hanya biaya berobatnya saja.

 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments