Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Langkah-Langkah Yang Ditempuh Terhadap Usulan Yang Tidak Tertampung

Langkah-Langkah Yang Ditempuh Terhadap Usulan Yang Tidak Tertampung

(512 Views) Februari 10, 2015 12:47 am | Published by | No comment

Sangatta, rpdkutimfm.worpress.com – Dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kutim untuk lima tahun kedepan yaitu 2016-2020 Pemerintah Dearah Kabupaten Kutai Timur, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kutai Timur melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Dearah (MUSRENBANG), yang dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Kecamatan (MUSRENBANGCAM) yang telah dimulai pada hari senin (9/2) di Kecamatan Sangatta Selatan dikantor Kecamatan Sangatta Selatan, dan diikuti oleh 17 Kecamatan-Kecamatan lainnya.

Menurut BAPPEDA sendiri ada mekanisme-mekanisme yang perlu diketahui dalam pengajuan usulan pembangunan seperti diyang disampaikan Sekretarus BAPPEDA Kutim Arjohansyah, bahwa tidak semua usulan yang disampaikan dari Desa-Desa/Kecamatan-Kecamtan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah dapat terpenuhi, hal ini disebabkan keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim. Selain itu usulan-usulan juga kadang-kadang membutuhkan anggaran yang besar.

Untuk itulah Pemerintah Daerah melakukan klaster/memilah usulan-usulan tesebut untuk mencari perencanaan yang lebih prioritas, yang bisa ditinjau dari sisi kepentingan masyarakat, prioritas hal-hal yang berkaitan dengan masalah bencana atau hal yang perlu ditindaklanjuti segera, priritas dari pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan prioritas kepada tema MUSRENBANG Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 yang akan datang yaitu“ Peningkatan Daya Saing Unggulan Berbasis Agrobisnis Ekonomi”.

Sedangkan upaya – upaya ataua kebijakan-kebijakan lainnya yang akan ditempuh menanggapi usulan-usulan yang belum tertampung saat ini, maka usulan-usulan tersebut akan ditampung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun berikutnya karena Kutim memiliki limid/jangka waktu RPJMD selama lima tahun.

Berikut Pemerintah Daerah berupaya dengan berkoordinasi/konsolidasi dengan pihak-pihak lain melalui sumber pendanaan yang lain, seperti lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan perusahaan-perusahaan terkait, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), dan dengan Anggaran Dana Desa (ADD) yang untuk sekarang ini ada dua sumber pendanaan yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). semuanya dilakuakan untuk dengan skala prioritas kemampuan Anggaran Dana Desa (ADD ) atau dengan dana anggaran yang tersdia sehingga dapat memaksimalkan usulan-usulan yang belum terpenuhi.

Dikatakan Arjohansyah bahwa pihak menekankan kepada Pemerintah Desa atau Pemerintah Kecamatan dalam penyampaian usulan pembangunan harus ada skala prioritasnya. Hal-hal yang ditekankan oleh BAPPEDA Kutim sendiri yang pertama tetapi harus betul-betul merupakan kebutuhan dari suatu wilayah tertentu bukan hanya keingin individual saja tetapi merupakan kebutuhan masyarakat banyak, yang kedua harus bisa membuat skala prioritas atau membuat klaster deangan prioritas satu, dua, tiga dan selanjutnya karena kemampuan dana terbatas. Ketiga diminta usulan-usulan tersebut harus betul-betul bisa mendongrak pertumbuhan ekonomi diwilayahnya baik di Desa maupun di Kecamatan.

Terkait dengan masalah penadaan dari usulan-usulan yang telah disampaikan ke BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur dari tahun lalu baik dari Desa-Desa/Kecamatan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, jika dihitung-hitung secara kesuluruhan cukup besar dan secara komulatifnya mencapai hampir 18 Triliun Rupiah pertahunnya. Sementara kemampuan Anggaran Pendapatan Daerah Belanja Daerah (APBD) hanya 3 Triliun Rupaih per tahun, yang didalamnya juga termasuk belanja tidak langsung/belanja aparatur. Hal ini beratinya harapan dari usulan-usulan tersebut sangat jauh dengan kenyataan ketersediaan anggaran ada Anggaran Pendapatan Daerah Belanja (APBD) Kutim, maka dari itulah mengapa Pemerintah sangat menekankan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) harus membuat skala prioritas. (desi)

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments