Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pansus III DPRD KUTAI KARTANEGARA Lakukan Kunjangan Ke Kabupaten Kutai Timur Terkait Persiapan Penyusunan Raperda RTH dan Pelestarian Adat Istiadat

Pansus III DPRD KUTAI KARTANEGARA Lakukan Kunjangan Ke Kabupaten Kutai Timur Terkait Persiapan Penyusunan Raperda RTH dan Pelestarian Adat Istiadat

(3094 Views) November 23, 2015 8:40 am | Published by | No comment

Sangatta – DPRD Kutai Karta Negara Pansus III, Ketua Drs. H. Fattan Junaedi, sekretaris Pansus dan jajarannya melakukan Studi Komperatif Pansus Terkait Raperda Ruang Terbuka Hijau dan Raperda Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya dengan melakukankan kunjungan ke Kabupaten Kutai timur pagi tadi diruang Tempudau Kantor Bupati Kutai Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten I (Asisten Pemerintahan) Syafruddin, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Kepala Disdukcapil, Perwakilan dari Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, serta perwakilan dari SKPD-SKPD yang ada di Lingkup Pemerintahan kabupaten Kutai Timur.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Pansus III Drs. fatan Junaedi menjelaskan terkait dengan Studi Komperatif Pansus Terkait Raperda Ruang Terbuka Hijau dan Raperda Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya yzitu menyiapkan raperda inisiatif pelestarian adat istiadat dan budaya juga termasuk ruang terbuka hijau, dengan tujuan datang Kabupaten Kutai Timur jikalau ada hal-hal yang bisa dikumpulkan sebagai data atau bahan untuk menyusun Raperda adat istiadat yang ada, walaupun Kutai Timur masih terbilang Kabupaten yang baru berusia 16 tahun tetapi pihak tetap melakukan kunjungan ke Kutai timur untuk menghimpun data dalam penyusunan raperda pelestarian adat istiadat. Dalam studi kali ini yang akan ditanyakan oleh Pansus III DPRD Kutai Kartanegara yakni mengenai Perda di Kabupaten Kutai Timur tentang Pelestarian Adat Istiadat yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Dalam studi komperatif tersebut yang dimoderator Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Kabupaten Kutai Timur Pranowo, pada kesempatan tanya jawab Firnadi dari pansus III DPRD Kutai Kartanegara mengungkap dasar dari rencana pansus III DPRD Kutai Kartanegara dalam hal penyusunan raperda pelestarian adat istiadat yang akan disusun oleh pihak dikarenakan ada kekuatiran komunitas keraton Kutai kartanegara. Oleh karena ada pemekaran dari Kutai Timur paling tidak ada hubungan historis penduduk di Kutai Timur, jika mungkin ada suku-suku yang dulu tergabung dalam suku Kutai bisa bersatu pada pelaksanaan erau yang selama ini dikenal sebagai pesta adatnya di Kutai, yang belakangan ini hanya dilaksanakan di Kutai kartanegara di Tenggarong.

sehingga dasar pemikiran tersebut diminta oleh pihak keraton Kutai Kartanegara agar ada upaya semacam aturan untuk melestarikan keberadaan adat istiadat, khusunya adat istiadat yang kaitannya dengan Keraton Kutai kartanegara sambil kemudian melihat bagaimana pola hubungan selanjutnya mengayomi seluruh adat-adat yang ada diwilayah Kutai Kartanegara, karena diakui dari statistik penduduk, keberadaan suku Kutai dengan simbol keraton tinggal sedikit dalam prosentase justru berada di posisi ke tiga (3) jumlah penduduk, hal inilahyang mau ditampilkan kembali tentang tata nilai kearifan lokal.

Menanggapi hal tersebut Kabag Pemerintahan setkab Kutai Timur Alexander Siswanto, menjelaskan bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pelaksanaan Erau disuatu Daerah apabila ada Raja pada suatu daerah tertentu, seperti contoh di Tenggarong dan Bulungan sedang Kutai Timur tidak ada raja. Namun Kutai Timur pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kutai Timur masih tetap menampilkan khas budaya-budaya yang ada, seperti menggunakan baju adat Kutai pada hari Upacra Peringatan Hut Kutim. Selain itu juga dalam setiap pameran pembangunan yang ada masih tetap menampilkan pakaian-pakaian atau ke-khasan Budaya yang ada di Kutai Timur, baik itu Kutai, Dayak, Bugis, Jawa dan suku lainnya tetap ditampikan. Lebihn Jauh Alexander menjelaskan untuk kebijakan Raperda Kabupaten Kutai Timur nomor 49 tahun 2001 masih tetap dilakukan sampai ini belum ada perubahan (revisi) raperda tersebut. Di Perda itu juga sudah jelas lembaga adat tinggat desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten sudah jelas dalam raperda tersebut.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments