Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pelimpahan SMA dan SMK Tarik Ulur, Pemerintah Kutim Minta Arahan Gubernur Kaltim

Pelimpahan SMA dan SMK Tarik Ulur, Pemerintah Kutim Minta Arahan Gubernur Kaltim

(922 Views) September 27, 2016 4:59 pm | Published by | 4 Comments

images-2

Sangatta. Penarikan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajatnya oleh Pemerintah Provinsi Kaltim ternyata hingga kini tarik ulur dan belum ada kepastian. Bahkan rencana pelimpahan SMA dan SMK pada tahun 2017 mendatang pun masih belum menemukan titik terang. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Iman Hidayat.

Dikatakan, setiap pemerintah Kutim menggelar rapat dengan pihak Provinsi Kaltim terkait pelimpahan SMA dan SMK ini, selalu tidak ada kepastian. Pihak Provinsi hingga saat ini hanya mengakomodir penarikan SMA dan SMK, termasuk PNS da CPNSnya saja yang ditanda tangani dalam berita acara. Sementara Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) atau Non PNS, tidak masuk dalam kesepakatan tersebut. Hal ini lah yang kemudian menjadi masalah. Karena jika TK2D tidak ikut ditarik ke Provinsi, maka tentu proses belajar mengajar di Kutim juga tidak akan bisa berjalan normal. Hal ini karena tenaga pengajar di Kutim masih didominasi tenaga kontrak daerah. Namun hal ini juga hingga saat ini belum ada jawaban pasti.

Lanjut Iman, termasuk dengan kepastian pengambilan kewenangan SMA dan SMK pada tahun 2017 mendatang, juga masih belum menemukan titik terang. Pihak provinsi meminta kepastian hingga bulan Oktober mendatang, sementara Disdikbud Kutim juga harus menyusun anggaran untuk tahun 2017 mendatang. Untuk itu, pemerintah Kutim segera melayangkan surat yang telah ditandatangani Bupati Kutim Ismunandar kepada Gubernur Kaltim, untuk meminta petunjuk dan arahan. Apakah pemerintah Kutim boleh menganggarkan kegiatan untuk SMA dan SMK pada 2017 nanti, ataukah tidak dan kewenangan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada pihak provinsi Kaltim. Hal ini terkait siapa yang akan bertangung jawab nantinya pada pembiayaan operasional termasuk gaji PNS, CPNS dan TK2D-nya. Pihaknya akan menunggu, jika ada instruksi resmi dari Gubernur bahwa provinsi yang akan mengelola maka pihaknya akan melepas, namun jika ada arahan bahwa masih ditangani pihak Kabupaten maka segera akan dianggarkan untuk 2017 mendatang.

(Voice : Disdik Iman – Peralihan SMA Tarik Ulur)

Lebih jauh Iman mengatakan saat ini proses penarikan kewenangan SMA dan SMK hingga kini masih dalam proses gugatan di pengadilan. Sehingga otomatis hingga kini belum ada kepastian apakah tetap dikembalikan ke daerah ataukah ditarik sepenuhnya ke Provinsi. Sementara itu, tercatat ada 20 SMA,13 SMK 1 SLB dan pengawas dengan personel PNS 325 orang dan TK2D 317 orang, yang akan diserah terimakan dengan pihak provinsi Kaltim.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

4 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments