Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pemda Masih Perjuangkan Yudisial Reviu UU 23 2014, Agar Tak Merugikan Daerah

Pemda Masih Perjuangkan Yudisial Reviu UU 23 2014, Agar Tak Merugikan Daerah

(372 Views) Oktober 11, 2015 2:20 pm | Published by | No comment

Sangatta. Imbas adanya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menurut Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman memang memberikan sedikit banyaknya pengaruh pada daerah Kutai Timur. Bukan saja saja kebijakan dalam pertambangan dan migas, namun termasuk kehutanan dan kelautan yang kini daerah kehilangan kuasa dalam pengelolaannya.

Terkait bakal ditariknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) Dinas Kehutanan Kutim, seiring ditariknya Dinas Kehutanan Kutim menjadi Instansi Pemerintah Provinsi Kaltim, Ardiansyah mengatakan Pemkab Kutim masih dalam posisi menunggu perkembangan dan kebijakan Pemprov Kaltim dan Pusat terkait peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Undang-undang 23 ini. Apakah kedepan Pemkab Kutim juga akan membentuk unit pelaksana teknis serupa UPT PKHL, dirinya pun masih belum mengetahui.

Yang jelas, ujar Ardiansyah, Pemerintah Daerah melalui Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta saat ini sedang melakukan yudisial reviu kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang 23 ini, yang dianggap cukup merugikan daerah.

Ungkap Ardiansyah, Kutim sendiri yang merupakan wilayah pesisir, sebelumnya memiliki kuasa atas 4 mil perairan Kutai Timur untuk mengekplorasi dan mengelola kekayaan ekosisten laut Kutim. Namun akibat adanya undang-undang 23 tersebut, kini Kutim tidak memiliki kewenangan apapun atas perairan Kutim. Belum lagi kebijakan pemerintah yang mengakibatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) diambil pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi. Tak terbayangkan betapa sulitnya koordinasi dan komunikasi guru dan murid yang ada di pelosok Kutim dengan Dinas Pendidikan Kaltim yang ada di Samarinda.

(voice)

Dirinya berharap, adanya kebijakan dari MK untuk meneliti kembali UU 23 ini agar kebijakan dan kewenangan Pemda yang kini diambil alih Pusat dan Provinsi bisa kembali kepada Pemda. Sehingga semangat otonomi daerah yang yang selama ini digaungkan Pemerintah Pusat bisa benar-benar terealisasikan.

Print Friendly, PDF & Email
Categorised in:

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of