Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pemerintah Kabupaten Kutim : Tidak Ada Proses Ganti Rugi Kepemilikan Lahan TNK

Pemerintah Kabupaten Kutim : Tidak Ada Proses Ganti Rugi Kepemilikan Lahan TNK

(1750 Views) Maret 31, 2017 12:11 pm | Published by | No comment

Sangatta. Pemerintah Kutai Timur memastikan tidak akan melakukan proses ganti rugi kepada masyarakat yang saat ini telah bermukim dan berusaha di wilayah bekas Taman Nasional Kutai (TNK) atau wilayah yang masuk dalam proses enclave TNK. Kepastian ini disampaikan langsung Bupati Kutai Timur, Ismunandar menyikapi rencana pembangunan bandara Sangkima yang sebelumnya berada di kawasan Taman Nasional Kutai.

Menurut Ismu, sebelum adanya proses enclave atau peralihan fungsi lahan terhadap 7.816 kawasan Taman Nasional Kutai (TNK) oleh Pemerintah Kutim, status kawasan tersebut sepenuhnya adalah tanah milik negara. Kemudian setelah terjadinya proses enclave, maka status lahan tersebut sepenuhnya adalah milik Pemkab Kutim. Sementara masyarakat yang saat ini sudah bermukim dan berusaha di atas lahan TNK yang telah di enclave, sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum apapun untuk melakukan klaim atau pengakuan atas kepemilikan lahan mereka. Hal ini termasuk dengan kawasan dimana rencananya Pemkab Kutim akan melakukan pengembangan Bandara Sangkima.

Diakui Ismu, kawasan bandara Sangkima memang bukanlah hutan lagi. Akan tetapi di area tersebut sudah berdiri ratusan pohon sawit yang ditanami oleh warga. Namun dengan adanya rencana Pemkab Kutim untuk melakukan pembangunan dan pengembangan Bandara Sangkima, maka otomatis pohon-pohon sawit tersebut akan digusur. Sementara masyarakat yang menanami sawit di sekitar area bandara tidak bisa melakukan klaim atau gugatan untuk meminta ganti rugi atas lahan yang mereka tanami. karena itu harus di pahami, bahwa sebelum dilakukan proses enclave, lahan tersebut adalah milik negara dan setelah dilakukan enclave, maka lahan tersebut juga adalah sepenuhnya menjadi penguasaan Pemerintah Kutim, dan bukan masyarakat secara individual.

Akan tetapi Pemerintah Kutim tidak mau serta merta melakukan tangan besi kepada masyarakat. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan terkait hak-hak perdata masyarakat. Walaupun masyarakat tidak bisa melakukan gugatan terhadap pengakuan kepemilikan lahan, kemungkinan Pemkab Kutim akan bermurah hati dengan memberikan ganti rugi tanam tumbuh milik warga. Namun tentu dengan perhitungan berbeda karena tanam tumbuh dilakukan di atas lahan milik pemerintah.

((Voice : Bupati – Tidak Akan Ganti Rugi Tanah TNK)

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments