Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi

Pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi

(412 Views) Mei 11, 2016 7:16 am | Published by | No comment

Sangatta – Dalam Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkuangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, yang diselenggarakan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Kantor Bupati pagi tadi Rabu (11/5) diruang Damar Serba Guna Bukit Pelangi, yang mendatangkan Inspektorat Pembantu Wilayah (Irbanwil) I Inspektorat Provinsi Kalimatan Timur, H. Sapransyah sebagai naraumber.

Menurut Sapransyah Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintah yang baik, efektif dan efisiean sihingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, diantaranya praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, ferormasi biraokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih bedaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum Pemerintah dan Pembangunan Nasional.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desig Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselarasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Instansi Pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum Pemerintah dan pembangunan nasional.

Adapun latar belakang Reformasi Birokrasi antara lain tidak percaya pada kinerja Pemerintah, Praktek KKN masih berlangsung hingga saat ini, Tingkat kualitas pelayanan publik belum mampu memenihi standar harapan masyarakat, Tingkat efisiensi, efektifitas dan produksi birokrasi belum optimal, Transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih rendah, Disiplin dan etos kerja masih rendah, Perubahan lingkungan strategis yang antara lain kemajuan tekonologi komunikasi dan informasi, krisis ekonomi global, berkembangnya persaingan antara negara dan lain sebagainya.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments