Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » PEMKAB GODOK RANCANGAN PERBUP PENGADAAN TANAH

PEMKAB GODOK RANCANGAN PERBUP PENGADAAN TANAH

(644 Views) Maret 22, 2016 8:18 am | Published by | No comment

SANGATTA – Bagian Pemerintahan kabupaten kutai timur lakukan pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Bupati mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk skala kecil di lingkungan pemerintahan Kutai Timur. Rancangan peraturan bupati ini dibahas tadi pagi di ruang Ulin Kantor Bupati Kutim dipimpin Asisten I Syarifuddin, bagian hukum, Dinas PU dan dinas terkait.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dengan pertimbangan bahwa sesuai pasal 121 peraturan Presiden No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, penyediaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari lima hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Bagian Pemerintahan Kutai Timur merasa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pentunjuk Teknis Pengadaan Tanah bagi pembangunan di Kutai Timur.

Dalam rancangan ini memuat ketentuan umum diantara instansi yang memerlukan tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah, pemerinah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan badan hukum negara yang mendapat penugasan khusus. Pengadaan tanah dapat diselenggaran dalam skala kecil yang luasnya tidak lebih dari lima hektar dalam satu hamparan dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dokumen rencana pengadaan tanah disusun oleh instansi yang memerlukan tanah, Kepala SKPD/Instansi yang memerlukan tanah menyampaikan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil kepada Bupati, dan kemudian dibentuk Tim Pelaksana Pengdaan Tanah kemudian dilakukan pendataan awal di lokasi rencana dan dilakukan konsultasi publik. Juga memuat penetapan lokasi, indentifikasi dan inventarisasi pihak yang berhak dalam objek pengadaan tanah, penilaian objek pengadaan tanah, penetapan bentuk dan nilai ganti rugi, pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak, kemudian pendokumentasian penyerahan hasil pengadaan tanah, pelaporan, pengawasan dan evaluasi serta ketentuan lainnya.

Syarifuddin mengatakan pembahasan rancangan peraturan bupati ini masih akan dikonsultasikan kepada BPN sebagai pihak yang bertugas dibidang pertanahan baik BPN Provinsi ataupun pusat, bila rancangan peraturan bupati memenuhi persyaratan bisa diajukan di bagian hukum selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Bupati dijadikan dasar masing-masing SKPD untuk pengadaan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratan-persyaratan yang sudah ada dalam Peraturan ini.

Voice

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments