Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pemkab Jalin Kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham

Pemkab Jalin Kerjasama dengan Kanwil Kemenkumham

(509 Views) Juli 13, 2015 3:17 pm | Published by | No comment

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Diseminasi HAM, belum lama ini. Kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan infirmasi ini dilaksanakan di Ruang Tempudau Kantor Bupati. Seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kutim dilibatkan sebagai pesertanya.
Asisten Pemerintahan Syafruddin mengatakan program Diseminasi HAM sangat berguna bagi seluruh masyarakat agar lebih mengerti hakikat dari HAM. “HAM adalah hak paling dasar yang dimiliki setiap individu, melekat sejak kelahirannya tanpa memandang latar belakang kehidupannya, tidak dapat dicabut serta tidak dapat dibagi”, sebut Syafruddin saat itu.
Selanjutnya HAM juga merupakan sebuah anugerah, wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan harkat dan martabat manusia. Tetapi, sambungya, jangan sampai HAM yang dimiliki bertentangan atau mengganggu HAM orang lain.
Sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kaltim, Amru Walid Batubara selaku pemateri menjelaskan dalam penegakan HAM ada prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan. Yakni kesetaraan, tanpa diskriminasi serta berlaku secara universal. Dia menyebutkan beberapa kategori pelanggaran HAM berat. Misalnya Genoside (pembunuhan massal), pembunuhan sewenag-wenang, perbudakan, penyiksaan atau penghilangan orang secara paksa dan terencana.
Sedangkan norma dan standart HAM meliputi, hak untuk hidup, berkeluarga dan melanjutkan keturunan, pengembangan diri, keadilan, kebebasan pribadi. Rasa aman, hak atas kesejahteraan, turut serta dalam pemerintahan, hak kodrat wanita dan hak anak.
Eka Juraidah narasumber lainnya dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim, menyorot sistem peradilan pidana anak. Ia mengungkapkan perlindungan anak dan perempuan antara harapan dan kenyataan dirasa masih timpang. Adanya trafficking, perkosaan dan pelecehan seksual yang mendapat sanksi ringan merupakan salah satu bentuk masih lemahnya perlindungan.
“Melalui kegiatan diseminasi seperti inilah saya selalu kampanyekan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sehingga masyarakat semakin sadar akan hak-haknya,? jelas Ida, panggilan akrab Eka Juraidah. Menurut Ida, anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita cita bangsa, memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapatkan kesempatan seluas mungkin untuk berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu dibutuhkan perlindungan agar bisa beraklaq mulia perlu mendapatkan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak nya tanpa diskriminasi.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments