Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pemkab Kutim Bakal Pangkas APBD Kutim 2016 Sebesar Rp 600 Miliar

Pemkab Kutim Bakal Pangkas APBD Kutim 2016 Sebesar Rp 600 Miliar

(3020 Views) Juni 26, 2016 9:11 pm | Published by | 268 Comments

Sangatta. Lesunya perekonomian dunia yang berimbas pada minimnya penerimaan atau pendapatan dan belanja negara (APBN), Pemkab Kutai Timur juga berencana akan melakukan rasionalisasi atu pemangkasan anggaran APBD Tahun 2016 sebesar Rp 600 Miliar. Rencana pemangkasan anggaran ini tertuang pada Surat Edaran Bupati Kutim Nomor 900/145/Pemkab2 pertanggal 24 Juni 2016, yang ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD hingga Camat.

Dalam surat yang ditandatangani Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang tersebut, disebutkan bahwa imbas dari minimnya penerimaan atau pendapatan negara (APBN) yang diakibatkan merosotnya perekonomian dunia, juga berimbas pada Kabupaten Kutai Timur. Karena itu tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kutim telah melakukan perhitungan sehingga pada struktur anggaran tahun 2016 Kutim mengalami defisit sebesar lebih kurang Rp 600 miliar. Maka TAPD mengambil langkah-langkah kebijakan anggaran yaitu melakukan rasionalisasi anggaran Tahun 2016. Jika rasionalisasi ini dilakukan maka APBD Kutim setelah APBD Perubahan akan tersisa Rp 3 Triliun.

Bupati Kutai Timur Ismunandar, terpisah mengatakan bahwa  daerah akan mengikuti perkembangan nasional.  Tentunya rasionalisasi nantinya akan berpengaruh pada program-program yang sudah disusun Pemerintah Kutim. Namun program pembangunan pedesaan masih menjadi prioritas. Pemangkasan akan dilakukan mulai efisiensi perjalanan dinas, mengurangi pembelian kendaraan dinas baru dan beberapa program SKPD yang tidak mendesak.

(Voice : Bupati Ismu – Rasionalisasi Anggaran)

Sementara itu, rencana rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh TAPD Kutim, rencananya akan dimulai, Senin (27/6) besok, dengan diawali Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Bappeda, BKD dan terakhir Dinas Perkebunan. Sedangkan pada Selasa (28/6) ada 25 SKPD termasuk sekertariat KORPRI, sementara Rabu (29/6) giliran beberapa Kecamatan dan terakhir pada Kamis (30/6) tersisa 9 SKPD termasuk Kelurahan Teluk Lingga dan Singa Geweh. Verifikasi rasionalisasi ini akan dipimpin langsung Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang, dan setiap SKPD atau Kecamatan yang akan diverifikasi diwajibkan untuk membawa DPA, data sisa anggaran yang belum terserap, daftar kegiatan yang belum dilelang serta sisa anggaran perjalanan dinas.

 

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

268 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments