Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pemkab Kutim Masih Tunggu Rujukan Pemprov Kaltim Terkait Perda Perlindungan Adat dan Ulayat

Pemkab Kutim Masih Tunggu Rujukan Pemprov Kaltim Terkait Perda Perlindungan Adat dan Ulayat

(603 Views) Februari 11, 2015 5:14 pm | Published by | No comment

Sangatta. Melihat besarnya potensi konflik yang mampu ditimbulkan akibat permasalahan tanah adat dan ulayat, ada baiknya Pemerintah Kutai Timur sudah menyiapkan Peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi carut marutnya permasalahan lahan adat yang berpotensi besar ada di Kutim. Namun ternyata hingga kini Pemkab Kutim belum mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) perlindungan tanah adat dan ulayat dengan alasan belum adanya acuan Perda dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Demikian yang diungkapkan Plt Kabag Hukum Setkab Kutim Nora Ramadhani.
Dijelaskan, perda perlindungan tanah adat dan ulayat sebenarnya tak jauh berbeda dengan perda tata ruang yang harus mengacu atau merujuk pada pemerintah pusat dan provinsi. Pihaknya saat ini berada pada posisi menunggu perkembangan pansus yang ada di provinsi Kaltim yang sedang menggodok Raperda perlindungan tanah adat dan ulayat ini. Walaupun sudah beberapa kali pihak Pemkab dipanggil ke provinsi, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
Pada intinya, lanjut Nora, ruh dari perda tersebut adalah bagaimana pemerintah melakukan perlindungan kepada masyarakat adat. Pemerintah harus memisahkan antara tanah adat dengan tanah negara sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan saat ini lebih dikenal tanah negara yang di dalamnya ada tanah ulayat atau adat. Untuk memutuskan apakah di suatu daerah tersebut ada potensi adat atau ulayat, maka harus dilakukan kajian dan penelitian yang panjang secara akademis.
Sedangkan di Kutim sendiri, diakuinya tidak ada potensi tanah adat atau ulayat tersebut. Hal ini merujuk hasil penelitian beberapa profesor yang menyatakan bahwa tidak adanya masyarakat adat yang benar-benar secara kolektif hidup berkumpul dan menetap di sebuah wilayah di Kutim, yang memang menerapkan murni hukum adat di daerahnya sejak dahulu hingga kini. Namunyang ada, kini kondisi beberapa suku atau etnis tertentu sudah berbaur dan memberlakukan hukum pemerintah atau negara yang ada sekarang. Walaupun di akui Nora, hasil penelitian beberapa profesor ini tidak dilakukan secara resmi dan hanya diungkapkan dibeberapa seminar.
(voice)

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments