Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pemohon Penerbitan HGU, Harus Menggunakan Acuan Peta yang valid, Sesuai Lampiran Ijin lokasi dan IUP

Pemohon Penerbitan HGU, Harus Menggunakan Acuan Peta yang valid, Sesuai Lampiran Ijin lokasi dan IUP

(4818 Views) September 29, 2016 3:38 pm | Published by | No comment

yuridaSangatta – Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha yang bergerak di bidang perkebunan dan searah dengan permohonan klarifikasi terhadap kegiatan pembangunan yang sudah ada, sedang berlangsung dan yang masih dalam tahap perencanaan.

Klarifikasi tersebut merupakan  salah satu persyaratan dalam penerbitan HGU (Hak Guna Usaha) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Belum lama ini, Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, telah melaksanakan rapat koordinasai, dipimpin Plh. Kepala Bagian Pembangunan, Irma Yuwinda dihadiri beberapa Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkebunan, Dinas Tata Ruang, Dinas Pertanian dan Peternakan serta pejabat terkait lainnya diruang Ulin Kantor Bupati Bukit Pelangi.

Dalam rapat tersebut, Bagian Pembangunan diinstruksikan untuk mengkoordinir dinas terkait untuk menghimpun data dan kondisi teknis areal perkebunan yang dimohon untuk diterbitkan HGU yang tentunya disinergiskan dengan lokasi sesuai RPJMD Kabupaten Kutai Timur.

Keterkaitan dengan tujuan Forum Agribisnis yang sesuai visi Bupati diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah daerah dengan pihak perusahaan.

Namun sesuai hasil rapat tersebut, klarifikasi terhadap pihak pemohon akan ditindaklanjuti hanya kepada perusahaan atau pelaku usaha kecil (koperasi) yang status perijinannya sebelumnya (IUP) masih berlaku dan aktif. Selanjutnya para pemohon harus menggunakan acuan peta yang valid, sesuai lampiran ijin lokasi dan IUP

Hal tersebut, demi tercapainya validitas data terhadap database di masing-masing instansi teknis, karena masa berlaku HGU adalah jangka panjang. Maka kesesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terhadap wilayah yang dimohonkan, pasti akan mengarah ke perkembangan pembangunan. Sehingga harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan terlebih dahulu.

Hal lainnya yang dibahas adalah persyaratan teknis, kesepakatan instansi untuk saling mendukung, dengan menyetujui SOP sederhana, sebagai bentuk kronologis pengajuan klarifikasi tentang kegiatan pembangunan di areal perkebunan nantinya.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments