Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pemuda Kutim Gelar Sidang Perdana Atas Uji Materi UU APBN, Panel Hakim Minta Pemohon memperbaiki permohonan selama 14 hari

Pemuda Kutim Gelar Sidang Perdana Atas Uji Materi UU APBN, Panel Hakim Minta Pemohon memperbaiki permohonan selama 14 hari

(602 Views) Januari 26, 2018 5:15 pm | Published by | No comment

Pemuda yang tergabung dalam Gerakan 20 Mei Masyarakat Kutai Timur di Gedung MK. Foto: Istimewa

Sangatta – Pemuda Kutai Timur yang tergabung dalam Organisasi Gerakan 20 Mei Kutai Timur, Kalimantan Timur, akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga Kamis (25/1) kemarin, di Jakarta, telah digelar Sidang Perdana atas uji materi Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam sidang tersebut, Irawan mengatakan, dalam peraturan tersebut, penyaluran dana desa yang berasal dari APBN dapat ditunda atau dipotong apabila daerah tidak memenuhi anggaran atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu, menurutnya  bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28A dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Dia menegaskan, pemotongan anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa tersebut tanpa dasar hukum dan tidak sesuai prosedur. Sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, tidak konsisten, tidak adil, dan tidak proporsional. Padahal, dalam perspektif perimbangan keuangan negara, dana yang ditransfer harus sesuai dengan undang-undang yang telah menetapkan presentase dana bagi hasil dan dana transfer ke daerah.

Akibatnya pemotongan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar di daerah terganggu. Padahal prinsipnya, ketika daerah tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desentralisasi, seharusnya kebijakan yang dikeluarkan adalah membantu daerah, bukan sebaliknya.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Aswanto, usai mendengarkan permohonan pemohon, meminta agar pemohon untuk mengkolaborasikan permohonannya. Selain itu, pemohon juga diminta memperbaiki hal-hal tekhnis dan mengulas lebih komprehensif korelasi, antara pelaksanaan pemotongan anggaran dengan pelanggaran hak konstitusi warga negara.

Panel Hakim Konstitusi memberikan kesempatan pada pemohon untuk memperbaiki permohonan selama 14 hari, yaitu pada Tanggal 7 Februari 2018. Jika tidak ada perbaikan permohonan sebelum tanggal tersebut, maka dianggap tidak terdapat perbaikan permohonan.

 

Print Friendly, PDF & Email
Categorised in:

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of