Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Penegakan Hukum Terkait Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Penegakan Hukum Terkait Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

(994 Views) Januari 5, 2016 11:13 am | Published by | No comment

Sangatta. Upaya penegakan hukum terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol (minol) yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Miras yang saat ini sedang dilakukan revisi terkait perubahan aturan sanksi hukum, sepertinya mendapat pelemahan dari dalam tubuh Pemkab Kutim sendiri. Pasalnya, saat petugas kepolisian melakukan razia cipta kondisi jelang perayaan tahun baru 2016 lalu, ternyata masih ditemukan adanya toko sembako biasa yang memiliki izin penjualan minuman keras (Miras) dengan kadar alkohol tinggi. Padahal seharusnya jika mengacu pada peraturan yang dibuat pemerintah, hanya tempat tertentu seperti hotel bintang 5 yang boleh menjual miras dengan kandungan alkohol tinggi.

Plt Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai Timur Nora Ramadhani mengatakan, saat ini pemerintah Kutim dan DPRD masih menggodok revisi Perda Miras. Namun yang menjadi bahan revisi hanya aturan sanksi hukum bagi peredaran dan penjual miras yang tidak memiliki izin. Karena pada Perda Miras sebelumnya sanksi yang dijatuhkan terlalu tinggi atau di atas 6 bulan. Padahal seharusnya sanksi pada Perda harus lebih rendah dari pada KUHP. Sementara itu, aturan penjualan secara tegas sudah dituangkan dalam perda tersebut, seperti tempat apa saja yang boleh memiliki izin menjual miras, batas jarak lokasi penjualan terhadap tempat ibadah atau fasilitas umum dan lain sebagainya. Namun pada aplikasi di lapangan terkadang tidak sesuai aturan.

(voice)

Terkait adanya toko sembako yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP BM) yang dikeluarkan Disperindag Kutim, Nora mengatakan kemungkinan besar disignalir terjadinya penyelewengan wewenang. Padahal jelas jika mengacu pada aturan yang ada seharusnya izin tersebut tidak boleh diterbitkan. Permasalahan ini sudah beberapa kali dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk mengetahui sejauhmana penyalahgunaan kewenangan ini dilakukan. Jika benar adanya, maka tidak menutup kemungkinan siapapun yang melakukan penyalahgunaan kewenangan tersebut bisa dijerat dengan sanksi pidana. Namun Nora menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kepada aparat kepolisian.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments