Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pengadaan Paramotor di Mark Up, Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Diobok-Obok Kejaksaan

Pengadaan Paramotor di Mark Up, Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Diobok-Obok Kejaksaan

(478 Views) September 11, 2015 8:51 am | Published by | No comment

SANGATTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sangatta melakukan penggeledahan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kutai Timur (Kutim) Kamis (10/9).

Penggeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Paramotor tahun anggaran 2014 senilai Rp 150 juta lebih. Penyidik Kejaksaan menduga pengadaan paramotor tersebut di mark up sehingga terjadi kerugian Negara.

Informasi yang dihimpun, empat orang penyidik kejasaan mendatangi kantor Disporapar sekira pukul 10.00 Wita. Keempat penyidik langsung memasuki beberapa ruangan tempat menyimpan dokumen-dokemen pengadaan paramotor tersebut. Kurang lebih 4 jam melakukan penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tersebut.

Dalam kasus tersebut, kejaksaan rupanya sudah menetapkan seorang tersangka yakni Direktur CV Anugerah berinisial MA. Kejaksaan pun masih mencari sejumlah Barang Bukti  petunjuk di Kejaksaan.

Kasi Intel Kejaksaan Yanuar Rheyza SH mengatakan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat pengadaan tersebut diperkirakan mencapai 50-100 juta,

”Kasus ini masih dalam tahap penyidikan, jadi kita belum tahu pasti berapa jumlah kerugian negara, namun berdasarkan penghitungan sementara jumlah kerugiannya mencapai Rp 50 – 100 juta, “ujarnya, Kamis (10/9).

Menurutnya, kejaksaan sudah melakukan beberapa kali pemeriksaan terhadap tersangka, termasuk meminta keterangan pejabat pembuat komitmen (PPTK).

”Sudah ada beberapa saksi yang sudah kita minta keterangannya terkait persoalan ini, semisal Kadisporapar, dan PPTK-nya,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah penggeledahan yang dilakukan lantaran sejumlah saksi tidak kooperatif Yanuar mengatakan tidak. Penggeledahan itu merupakan kewenangan penyidik untuk mencari barang bukti petunjuk yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

”Bukan begitu, memang penggeledahan ini kewenangan kejaksaan. Kita hanya menginginkan agar semua dokumen yang kita inginkan dapat menjadi bukti kami nantinya,” ungkapnya. (ekanews).

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments