Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Pengambil Alihan SMA oleh Provinsi Dinilai Hancurkan Program Pendidikan yang Sudah Dibangun Pemda

Pengambil Alihan SMA oleh Provinsi Dinilai Hancurkan Program Pendidikan yang Sudah Dibangun Pemda

(1295 Views) April 29, 2015 9:22 am | Published by | 9 Comments

Sangatta. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Iman Hidayat mengaku menolak jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) benar-benar mengambil alih mulai dari guru hingga aset Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajatnya, sesuai dengan isi Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pengambil alihan ini, otomatis Pemda Kutim ke depan hanya akan mengurusi SD dan SMP saja.

Menurut Iman alasan dari penolakan tersebut adalah yang pertama hal ini tentu merupakan upaya sentralisasi kembali segala kewenangan yang selama ini dimiliki oleh daerah. Selain itu, dengan adanya penarikan kewenangan ini, otomatis visi dan misi pemerintah daerah akan tidak tercapai, seperti wajib belajar 12 tahun. Kemudian pengalihan status ini juga menghapuskan beberapa indikator seperti angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi murni (APM), serta angka lama belajar SMA, yang seharusnya menjadi salah satu indikator kesuksesan daerah dalam membangun pendidikan.

Lanjutnya, ada banyak kelemahan jika provinsi mengambil alih status guru dan aset SMA diantaranya dengan nantinya status kepegawaian guru dan kepala sekolah menjadi pegawai provinsi, tentunya menyulitkan koordinasi Dinas Pendidikan kabupaten kepada pihak sekolah jika terjadi kenakalan pelajar atau kasus narkoba yang melibatkan pelajar SMA. Selain itu, dalam hal insentif guru, kemungkinan akan berubah drastis karena Provinsi memiliki angka kesejahteraan sendiri. Seperti guru di Kecamatan Busang yang biasanya menerima Rp2,9 juta kemungkinan akan turun menjadi Rp1,5 juta. Belum lagi adanya pengambil alihan aset SMA yang selama ini sudah dibangun dan ditata baik oleh Pemda. Tentunya hal ini dirasa tidak adil jika provinsi tiba-tiba mengambil semua yang selama ini sudah dikerjakan dan dibangun Pemda dengan susah payah.

(voice)

Lebih jauh Iman mengatakan, permasalahan ini sebenarnya sangat mudah diatasi jika saja Gubernur kemudian mengeluarkan surat pelimpahan kembali semua wewenang kepada Pemda. Ha ini sudah diusulkan kepada pihak Gubernur, dan dirinya berharap ada respon positif dari Gubernur Kaltim.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

9 Comments
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments