Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Perlu Biaya Besar, Pemkab Kutim Pertanyakan Kesanggupan Pemprov Kaltim Ambil Alih Pengelolaan SMA seKaltim      

Perlu Biaya Besar, Pemkab Kutim Pertanyakan Kesanggupan Pemprov Kaltim Ambil Alih Pengelolaan SMA seKaltim      

(622 Views) Juli 1, 2015 8:42 am | Published by | No comment

Sangatta. Pemberlakuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya sangat berdampak besar terhadap program-program pendidikan yang telah dibuat Pemkab Kutai Timur. Terutama program wajib belajar (wajar) 12 tahun yang harus dirombak kembali akibat penanganan pendidikan bagi sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur Iman Hidayat, program wajar 12 tahun yang diterapkan Pemkab Kutim kini sudah berjalan cukup optimal. Bahkan Pemkab sudah melakukan pembenahan terhadap SMA dan SMK yang ada di Kutim yang kini sudah memiliki sekolah unggulkan, seperti SMA Negeri 2 Sangatta Utara dan SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Pembangunan kedua sekolah unggulan ini tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan untuk menanggung biaya hidup di asrama bagi pelajar di kedua sekolah unggulan ini, Pemkab Kutim menggelontorkan anggaran Rp10 miliar pertahun untuk tiap sekolah.

Lanjut Iman, dengan pembiayaan yang begitu besar, dirinya mempertanyakan apakah Pemprov Kaltim memiliki kesanggupan dalam penganggarannya. Mengingat tidak hanya satu Kabupaten saja yang diambil alih pengelolaannya tetapi seluruh Kabupaten dan Kota di Kaltim. Sementara itu, Disdik Kutim saat ini sedang menghitung-hitung berapa nilai aset bangunan SMA dan SMK milik Pemkab Kutim, jika nantinya pengelolaan SMA benar-benar diambil alih oleh Pemprov Kaltim.

(voice)

Lebih jauh dirinya mengatakan jika nantinya SMA diambil alih oleh Pemprov Kaltim, maka jatah anggaran bagi pendidikan di APBD Kutim akan menyesuaikan dan tergantung model pendidikan seperti apa yang akan diterapkan bagi SD dan SMP di Kutim. Jika merujuk pada pola pendidikan Al-Azhar maka anggaran tidak akan berubah atau tetap dialokasikan 20 persen dari APBD Kutim. Namun yang pasti Pemprov Kaltim baru bisa mengaplikasikan aturan UU 23 ini pada tahun 2017 mendatang dan kini tengah dikaji bagaimana kesanggupan Pemprov Kaltim. Besar harapan saat kajian tersebut selesai, beriringan dengan selesainya yudisial riview UU 23 dan undang-undang tersebut ditarik kembali. Sehingga pengambil alihan SMA oleh Pemprov Kaltim batal terjadi.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments