Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Rawan Penyelewengan, BPMPD Kutim Minta BPK dan Itwil Audit Penggunaan Dana Desa

Rawan Penyelewengan, BPMPD Kutim Minta BPK dan Itwil Audit Penggunaan Dana Desa

(469 Views) September 27, 2015 3:29 pm | Published by | No comment

Sangatta. Besarnya anggaran yang dikucurkan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk Desa yang nilainya ratusan juta hingga miliaran rupiah , ternyata mampu membuat beberapa oknum Kepala Desa (Kades) tergiur dan gelap mata menggunakan dana ini untuk keperluan diluar peruntukannya, atau digunakan untuk memperkaya diri pribadi. Terbukti pada tahun 2014 lalu, seorang oknum Kades di Kutim membawa kabur uang dana desa sebesar Rp400 juta. Jelas yang bersangkutan kini sudah berurusan dengan pihak berwajib. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kutim Erlyan Noor.

Dikatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan sepatutnya memperbaiki atau mengubah regulasi mekanisme pencairan dana desa yang ada karena aturan pencairan yang ada sekarang dinilai kurang baik. Lemahnya regulasi dalam pencairan dana desa mampu membuat Kades gelap mata dan menyelewengkan dana ini. Hal ini karena Kades dengan mudahnya bisa mencairkan dana desa, hanya dengan meminta tanda tangan bendahara desa kemudian tinggal mencairkan dana yang sudah tersimpan di rekening desa yang ada di bank. Ini bukti betapa besarnya kekuasaan Kades yang tanpa penghalang mampu mencairkan dana yang cukup besar tersebut.

Lanjutnya, saat ini bagaimana mengubah pola pikir dan memberikan pemahaman kepada Kades dan perangkatnya, bahwa dana desa yang ada adalah anggaran untuk pembangunan desa bukan untuk kepentingan pribadi. Selain memberikan pengetahuan, BPMPD akan meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Wilayah (Itwil) untuk mengaudit pengelolaan dan penggunaan dana desa tersebut, sehingga benar-benar dipastikan digunakan untuk pembangunan desa. Sedangkan bagi Kades dan aparat desanya yang melakukan penyelewengan dana desa ini, ujar Erlyan tentunya akan berhadapan dengan aparat hukum dan akan ada sanksi tegas yang akan diterimanya.

(voice)

Sebagaimana diketahui, tahun ini Pemkab Kutim mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) melalui APBD II Kutim sebesar Rp102 miliar yang dibagikan kepada 133 Desa di Kutim, sedangkan dana desa dari APBN sebesar Rp40,700 juta . Dari nilai tersebut, 60 persen dibagi secara merata dan 40 persen dibagi secara proporsional, sehingga ada desa yang mendapatkan alokasi Rp1,4 miliar dan ada yang hanya berkisar Rp700 juta. Diharapkan dana besar ini benar-benar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan desa sesuai RPJMDesa dan APBDes, yakni  70 persen untuk pembangunan dan 30 persennya untuk kegiatan operasional desa.

————————–

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments