Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Tidak Ditindak Lanjuti Maka Fase Berikutnya Adalah Penegakan Hukum

Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Tidak Ditindak Lanjuti Maka Fase Berikutnya Adalah Penegakan Hukum

(536 Views) September 15, 2015 9:00 am | Published by | No comment

Sangatta – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimatan Timur Sri Haryoso Suliantao menjelaskan latar Belakang dilaksanakannya Sosialisasi Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Penegakan Hukum adalah bahwa selami ini terkait dengan proses penyelesaian tindak lanjut menumpuk, makin lama makin menumpuk dan bahkan terabaikan pejabat pelaku pelaksana anggaran.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BPK dalam mengingat kepada pejabat pelaksana anggaran, menyatakan dalam setiap penyampaian penyerahan laporan hasil pemeriksaan dan setiap penerimaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan bahwa tindak lanjut segera dilaksanakan, rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindak lanjuti namun kenyataannya masih saja terus bertambah dan bertambah, maka dari hal tersebut BPK memandang perlu mengambil langkah-langkah berikutnya.

Sri Haryoso Sulianto mengatakan langkah –langkah yang telah dilakukan oleh BPK dalam koridor hukum administrasi keuangan negara yaitu dalam waktu setahun terakhir 2015 ini melakukan sebuah pertemuan dalam triwulann dan diakui belum memberikan harapan yang sangat signifikan. Dengan kata lain Sri menegaskan bahwa abai terkait dengan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan maka fase berikutnya adalah fase aspek hukum, untuk itu Dia mengatakan bahwa BPK melangkah dengan penegakan hukum.

Namun Dia mengatakan hal ini jangan menjadi momok atau jangan menjadi hal yang menakutkan. Maka apabila kita sudah melaksanakan sebagaimana yang sudah ditetapkan peraturan undang-undang yang berlaku maka hal yang demikaian tidak akan terjadi. Artinya ini justru tidak terjadi penyalah gunaan untuk tidak terjadi penyimpangan, kelalaian apapun.

Dia mencontohkan Kadang-kadang kita hanya mampu membanggakan negara lain yang maju, tetapi kita mau mengetahui mengapa mereka bisa maju itu karena salah satunya adalah pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawag pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, inilah yang harus kita laksanakan/aktualisasi dalam setiap kegiatan sehari hari yang tidak lain membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kutai Timur.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, Kepolisian Negara Instansi yang berwenang dalam penegakan hukum telah merapat dengan BPK sehingga telah melakukan pertemuan-pertemuan intensif antara kepolisian negara dengan BPK. Rapat Koordinasi antara BPK dan seluruh perwakilan dan kepolisian negara kepolisian daerah tanggal 20 Agustus 2015 di Surabaya.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 votes
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments