Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Satpol PP lemah dalam koordinasi dengan instansi teknis.  

Satpol PP lemah dalam koordinasi dengan instansi teknis.  

(451 Views) Juni 15, 2015 12:53 pm | Published by | No comment

Sangatta. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutim akan terus berbenah agar tuntutan profesionalisme dapat terpenuhi terutama dalam pengamanan kebijakan pemerintah daerah kutai Timur.

Kepala Satpol PP Kutim Rizali Hadi mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama sebagai upaya peningkatan status dari Kantor menjadi Badan. Untuk menjadi Satpol PP bertype A, idealnya memiliki minimal 300 personil, sementara anggota Satpol PP Kutim sendiri hanya berjumlah 164 orang. Selain itu, anggaran dan kelengkapan dalam hal kemudahan mobilitas anggota masih kurang. Sehingga diharapkan ke depan, hal tersebut mendapat perhatian khusus dari Pemkab agar ada peningkatan menuju Satpol PP yang Profesional.

Menanggapi komentar sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa Satpol PP Kutim masih “lemah” dalam upaya penegakan kebijakan Pemda baik berupa Perda dan Perbup, Rizali  tidak menampik hal itu. Namun menurutnya, selain kurangnya personil dalam upaya penegakan kebijakan Pemda, tidak adanya koordinasi dengan instansi teknis terkait cukup merepotkan setiap kegiatan di lapangan. Seperti Perda IMB yang biasanya ditangani Dinas PU dan BPTSPPMD Kutim. Satpol PP tidak mengetahui sejauh mana bangunan yang dibangun warga tersebut proses perijinannya. Jika dilibatkan, maka Satpol PP bisa merekomendasikan kepada warga yang belum memiliki IMB untuk menyelesaikan proses perijinan sebelum bangunan didirikan. Namun jika didirikan tanpa ada ijin maka Satpol Ppberhak melakukan penertiban, bahkan merobohkan bangunan yang ada.

(Voice)

Lebih jauh Rizali berharap koordinasi ini dapat dibangun antara Satpol PP dengan instansi teknis berwenang khususnya yang berkaitan dengan kebijakan berupa Perda atau Perbup. Karena dengan koordinasi yang terjalin baik otomatis akan mendatangkan kenyaman bagi semua pihak dan tentunya ada imbasnya bagi daerah dengan terpenuhinya target pendatapan daerah baik dari pajak dan retribusi.

Print Friendly, PDF & Email
Categorised in:

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of