Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Sepanjang Tahun 2015, 13 Kasus Aduan Lingkungan Tertangani BLH Kutim

Sepanjang Tahun 2015, 13 Kasus Aduan Lingkungan Tertangani BLH Kutim

(456 Views) Februari 19, 2016 8:50 am | Published by | No comment

Sangatta. Sepanjang tahun 2015 lalu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kutai Timur telah menangani sebanyak 13 kasus aduan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan. 2 kasus cukup mendapatkan atensi besar masyarakat, yakni kasus pencemaran Sungai Bendili yang bermuara ke Sungai Sangatta oleh PT Klatim Prima Coal (KPC) pada akhir tahun 2014 silam, yang menyebabkan perusahaan tambang raksasa ini harus membayar ganti rugi sebesar Rp 11,393 miliar. Selain itu, ada pula kasus pencemaran Sungai Senyiur dan Sungai Long Sek di Kecamatan Muara Ancalong oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Sukses Sejahtera (SSS) pada bulan Oktober 2015. Akibat pencemaran yang dilakukannya, PT SSS ini mendapatkan sanksi administrasi dan paksaan pemerintah untuk melakukan perbaikan selama 5 bulan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kutai Timur Ence Ahmad Rafiddin Rizal didampingi Kasubbid Penaatan Hukum Lingkungan Frederik Sima Pasau, mengatakan dari 13 kasus aduan lingkungan yang ditangani BLH Kutim pada tahun 2015 lalu, semuanya sudah dilakukan klarifikasi dan sebagian lagi sudah terjadi kesepakatan antara pihak pengadu dan pihak perusahaan sebagai terlapor. Seperti adanya kewajiban pihak perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan, dijatuhi sanksi hingga pembayaran ganti rugi.

Lanjut Frederik, namun tidak semua kasus aduan yang masuk bisa diselesaikan sepenuhnya oleh BLH Kutim. Seperti 5 kasus aduan masyarakat pada tahun 2015 lalu, yakni 1 aduan di wilayah Batota, 1 aduan di Sangkulirang, 2 aduan di Sangatta Utara, dan 1 aduan di Bengalon. Pada awalnya aduan yang masuk ke BLH adalah permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi ke lapangan, ternyata terjadi perubahan pokok permasalahan, yakni masyarakat minta diganti rugi lahan. Karena bukan lagi tanah dan kewenangan BLH, maka pihaknya menyarankan kepada masyarakat untuk bernegosiasi sendiri kepada pihak perusahaan dan meminta bantuan mediasi kepada Dinas Tata Ruang (DTR) Kutim atau kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan permasalahan lahan mereka.

(Voice)

Lebih jauh dikatakan Frederik, hingga awal tahun 2016 ini sudah ada 2 aduan masyarakat yang masuk ke BLH Kutim namun belum merupakan aduan resmi. Namun pihaknya meyakinkan jika BLH Kutim selalu siap untuk menerima laporan masyarakat terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan. BLH Kutim akan melakukan pengecekan lapangan dan jika terbukti adanya pencemaran maka akan dilakukan tindakan rehabilitasi atau bahkan pemberian sanksi.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments