Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Sudah Saatnya Pemda Memiliki Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Sudah Saatnya Pemda Memiliki Perda Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

(594 Views) Februari 11, 2015 5:13 pm | Published by | No comment

Sangatta. Walaupun DPR-RI belum mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, namun melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pemerintah mendorong agar pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
Dalam Permendagri ini, pemerintah di daerah diminta untuk berperan aktif melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat yang ada di daerah setempat. Hal ini dilakukan dengan mencermati sejarah masyarakat adat, wilayah adat, hukum adat, kekayaan atau benda-banda adat, serta kelembagaan atau sistem pemerintahan adat. Jika kesemua klausul ini terpenuhi maka dapat dipastikan di daerah tersebut terdapat masyarakat hukum adat yang harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kutim Agiel Suwarno, mengaku belum mengetahui RUUdan Permendagri tersebut. Namun menurutnya, dari pengamatan di lapangan memang masih ada beberapa suku etnis terasing seperti di peladaman Kecamatan Sandaran yang memang masih memegang teguh hukum adat di daerah mereka hingga saat ini. Selain itu, ada pula aduan beberapa elemen masyarakat di Desa Senyiur, tentang penyerobotan lahan adat oleh beberapa perusahaan perkebunan. Sehinga diangap pentingnya keberadaan Perda yang mengatur perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat di Kutim.
Lebih jauh menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini, sebenarnya memang sudah menjadi tugas pemerintah daerah hingga ke jajaran terbawah untuk memfasilitasi setiap permasalahan masyarakat, salah satunya masalah sengkarut lahan adat tersebut. Dengan berpegang pada data kepemilikan lahan yang sah maka permasalahan perebutan lahan adat ini dapat teratasi. Selain itu untuk lebih menguatkan, tentunya pemda juga patut menggunakan landasan klausul Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 dalam melakukan identifikasi dan pengecekan di lapangan.
(voice)

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments