Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Tak Penuhi Hak-hak Buruh, Perusahaan Terancam Sanksi Pidana      

Tak Penuhi Hak-hak Buruh, Perusahaan Terancam Sanksi Pidana      

(570 Views) Juli 6, 2015 8:22 am | Published by | No comment

Sangatta. Carut marut sistem ketenagakerjaan yang ada di Kutai Timur membuat DPRD Kutim khususnya Komisi D yang mengurusi bidang Ketenagakerjaan bergerak cepat merangkul Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)Kutai Timur untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Dalam rapat kerja antara Disnakertrans Kutim bersama tim Panitia Kerja (Panja) Komisi D Ketenagakerjaan Bidang Perkebunan, siang tadi, terungkap bahwa hampir sebagian besar permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Kutai Timur adalah permasalahan status karyawan atau buruh yang tidak ada kejelasan.

UCHE 1Menurut Ketua Komisi D DPRD Kutim Uche Prasetyo, dari 9 preusahaan perkebunan yang dikunjungi tim Panja ketenagakerjaan, terungkap bahwa sebagian besar buruh yang bekerja di perkebunan sawit tidak memiliki status yang jelas dan tidak memiliki kontrak kerja secara tertulis. Akibat ketidak jelasan status ini akhirnya segala hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh buruh ini, akhirnya tidak diberikan. Seperti Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan seperti hak pensiun dan lainnya.

Menyikapi hal ini, Panja Ketenagakerjaan Perkebunan yang digawangi Komisi D DPRD Kutim merekomendasikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kutim untuk segera mengeluarkan edaran kepada seluruh perusahaan yang ada di Kutim untuk melaporkan secara terperinci terkait jumlah tenaga kerja yang dimiliki baik yang permanen hingga pekerja harian lepas (PHL). Selain itu pihaknya juga merekomendasikan agar perusahaan membuat aturan resmi dan jelas terkait aturan kerja buruh serta masa kerja. Sehingga dengan demikian hak-hak buruh dan kewajiban perusahaan masing-masing dapat terpenuhi.

(voice)

Lebih jauh Uche manambahkan, edaran ini paling lambat harus sudah diedarkan pada akhir minggu ini. Dan jika pasca lebaran nanti, dalam sidak yang akan dilaksanakn oleh DPRD Kutim dan Disnakertrans terhadap perusahaan perkebunan, ada yang belum memenuhi sesuai edaran yang ada, maka pemerintah daerah melalui Disnaker Kutim untuk menindak tegas dan memberikan sanksi baik administrasi maupun melanjutkannya ke ranah hukum sesuai undang-undang dan aturan ketenagakerjaan yang ada.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments