Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Tenaga Kontrak Daerah se Kutai Timur Didata Ulang

Tenaga Kontrak Daerah se Kutai Timur Didata Ulang

(3038 Views) Desember 7, 2015 3:25 pm | Published by | No comment

Sangatta. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kutai Timur melakukan pendataan ulang terhadap tenaga kontrak daerah yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kutai Timur. Pendataan ulang ini dilakukan secara maraton hingga akhir tahun 2015, untuk memenuhi data kebutuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk kebutuhan elektronik formasi (E-Formasi). Terlebih sejak 1 April 2013, penetapan penerimaan tenaga kontrak daerah tidak lagi ditangani dari BKD Kutim melainkan langsung di SKPD masing-masing. Sedangkan BKD hanya mengetahui dan menetapkan nomor register TK2D.

Kepala Bidang Mutasi BKD Kutim M Yusufsyah,  Senin (7/12), yang ditemui disela pendataan Tenaga Kontrak Daerah  (TK2D) Sekretariat KORPRI Kutim,  mengatakan bahwa saat ini Pemkab Kutim melalui BKD Kutim sedang melakukan pendataan untuk mengetahui berapa jumlah keseluruhan TK2D yang ada di Kutim.  Hal ini mengingat setiap tahunnya rata-rata ada sebanyak 30 PNS yang pensiun atau meninggal dunia. Belum lagi jabatan-jabatan fungsional seperti guru atau tenaga penyuluh pertanian atau Keluarga Berencana (KB)  yang juga sudah memasuki masa  pensiun dan otomatis harus segera disiapkan penggantinya.  Jika tenaga PNS belum tersedia maka disinilah fungsi TK2D mengambil peranan membantu tugas PNS.

Lanjutnya, melalui analisis jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK) di masing-masing SKPD maka diketahui apakah di sebuah SKPD terjadi kelebihan tenaga honorer ataukah malah kekurangan. Data rekapan ini kemudian dimasukkan ke elektronik formasi (E-Formasi). Angka ini akan kemudian akan menjadi acuan berapa sebanarnya kebutuhan tenaga PNS di Kutim. Dari pendataan sementara, diketahui jumlah tenaga kontrak daerah (TK2D) di Kutim saat ini sebanyak 4.751 orang. Sedangkan data jumlah PNS Kutim yang ada saat ini sebanyak 6.649 orang.

(voice)

Lebih jauh dikatakan Yusuf, tidak menutup kemungkinan tenaga kontrak daerah yang ada saat ini dimutasi atau diroling ke SKPD lain atau bahkan dipindah ke kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kontrak di masing-masing SKPD. Selain itu, pendataan ini dilakukan untuk mempersiapkan jumlah tenaga honorer yang bisa diajukan pengangkatannnya menjadi tenaga PNS melalui sistem Ajab dan ABK yang dibutuhkan setiap SKPD. Sehingga jika nantinya dilaksanakan rekrutmen CPNS, tidak perlu menerima masyarakat umum akan tetapi cukup merekrut dari tenaga TK2D terlatih dan berpengalaman yang sema ini sudah mengabdi di SKPD tersebut.

Sementara bagi tenaga honorer yang sudah berumum diatas 35 tahun atau melebihi batas umum penerimaan CPNS, maka akan dilakukan peralihan status tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) menjadi status P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sesuai Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments