Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Terkendala UU 23 2014, Pemkab Tidak Bisa Ambil Retribusi Angkutan Umum Ponton Kayu

Terkendala UU 23 2014, Pemkab Tidak Bisa Ambil Retribusi Angkutan Umum Ponton Kayu

(570 Views) September 17, 2015 9:02 am | Published by | No comment

Sangatta. Akibat adanya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebabkan hampir seluruh kewenangan Pemda diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat, menyebabkan Pemkab Kutim tidak bisa melakukan pungutan retribusi terhadap angkutan umum ponton kayu, yang setiap hari beroperasi di sungai Sangatta mengangkut manusia dan kendaraan bermotor pulang-pergi dari Sangatta lama menuju Sangatta Seberang.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kutai Timur Yulianti mengatakan,  akibat adanya Undang-undang 23 tahun 2014 yang mengambil hampir semua kewenangan pemerintah daerah, menyebabkan Pemkab Kutim tidak bisa memungut retribusi dari operasional angkutan umum ponton kayu di Sungai Sangatta tersebut. Hal ini karena Pemda hanya diberikan kewenangan untuk mengambil pajak daerah atau retribusi dari aktifitas air bawah tanah saja, sedangkan pajak air permukaan tersebut kewenangannnya diambil oleh Pemerintah Provinsi.

(voice)

Lebih jauh Yuli mengatakan, Pemkab Kutim akan terus menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari  sektor lainnya. Semetara ini yang masih menjadi andalan Kutim adalah pendapatan dari sektor hotel dan restauran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2), serta termasuk retribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments