Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Tidak Laporkan Pemerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Paslon Bisa Dibatalkan

Tidak Laporkan Pemerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Paslon Bisa Dibatalkan

(584 Views) Desember 6, 2015 2:29 pm | Published by | 1 Comment

Sangatta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Timur, Minggu (29/11) kemarin, merilis laporan harta kekayaan penyelenggara nenaga (LHKPN) tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur yang akan bertarung dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kutai Timur 2015 pada 9 Desember mendatang.

Dari hasil laporan kekayaan ini, diketahui bahwa Kasmidi Bulang adalah calon dengan harta kekayaan tertinggi yakni Rp 37 miliar, sedangkan Ismunandar menjadi calon bupati dengan harta kekayaan terendah yakni Rp 304 juta. (voice) Menurut Komisioner Bidang Hukum dan Penyelesaian KPU Kutai Timur Arafah, seharusnya laporan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi karena berhalangan sehingga dilimpahkan kepada KPU Kutim. Meski demikian angka ini tak berpengaruh apa-apa terhadap tahapan Pilkada, karena hanya sebagai syarat pencalonan.

Kewajiban menyampaikan LHKPN diatur dalam UU Nomor 28 tahun 1999, baik sebelum jadi pejabat, selama jadi pejabat, atau sesudah jadi pejabat. Kewajiban itu juga diatur dalam PKPU Nomor 9 tahun 2015 pasal 73 ayat 1 tentang syarat pencalonan. Ditambahkan Arafah laporan yang berpengaruh dalam tahapan pilkada yakni laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) merujuk PKPU nomor 8 tahun 2015 tentang dana kampanye. Dirinya menilai selama ini ketiga paslon sangat kooperatif dinilai pada LADK yang sudah dilaporkan pada 26 Agustus lalu dan LPSDK pada 16 Oktober lalu.

Dirinya berharapan, LPPDK juga dilaporkan tepat waktu, agar bisa segera diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). LPPDK ini wajib diserahkan ke KPU Kutim paling lambat 6 Desember mendatang atau dua hari sebelum pencoblosan. Jika tidak KPU bisa menganulir paslon tersebut sehingga batal ikut dalam pencoblosan meski foto paslon ada dalam surat suara. Hal ini sesuai PKPU nomor 8 tahun 2015 tentang dana kampanye pasal 54, paslon yang tidak melaporkan bisa didiskualifikasi/pembatalan paslon.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Comment
Most Voted
Newest Oldest
Inline Feedbacks
View all comments