Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Tiga Calon Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Utara Tidak Dipermasalahkan

Tiga Calon Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Utara Tidak Dipermasalahkan

(5414 Views) Januari 6, 2016 1:01 pm | Published by | 2 Comments

Sangatta – Kunjungan  Anggota DPD  RI Ke Kabupaten Kutai Timur terkait dengan pembentukan calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Kutai Utara merupakan sejahrah pertama kalinya dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemrintahan Kabupaten Kutai Timur khususnya Tim Pembentukan Kutai Utara (Kutara), karena Anggota DPD RI dari Jakarta akan melakukan pengecekan langsung ke wilayah-wilayah yang akan menjadi calon Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk uji kelayakan wilayah calon Ibukota Pemerintahan Baru.

Kunjungan Anggota Komite I DPD RI di hadiri oleh H.Muhammad Idris S,(Anggota DPD RI) Badalang (Staf Ahli), Laila Hajarul Aswadina (Staf Ahli), Rahmat (Staf), selanjutnya dari Anggotta Komisi II DPR RI H. Hadi Mulyadi.S, Si.M.Si (Anggota DPR RI), Hj. Agati Sulie Mahyudin, SE (Anggota DPR RI), DR.Ir. Hetifah Saipudian, MPP (Anggota DPR RI), Muhammad Rozali (Staf Ahli), dan jajarannya. Rombongan DPD RI dan DPR RI tiba di Kutai Timur pada pukul 13.30 wita dan setibah di Kantor Bupati langsung dipersilah untuk menikamati santapan siang yang telah disiapkan sekretariat Kabupaten Kutai Timur. Setelah makan siang pihak langsung melakukan pertemuan dengan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, DPRD, FKPD, LSM dan Tokoh Masyarakat lain dalam kegiatan serap aspirasi terkait dengan pembentukan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kutai Utara diruang Tempudau kantor Bupati Kutai Timur, yang di hadiri oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Ketua DPRD Mahyunadi dan jajarannya, Ketua Pengadilan Negeri Jarihat Simarmata, Asisten I (Asisten Administrasi Umum) Syafruddin, Wakapolres Kutim I Nyoman Suantara, yang mewakili Kodim 0909/Sangatta Syawaludin, mewakili Danlanal Antonius, Perwakilan dari SKPD, TIM Komite Pembentukan Kutai Utara (KPK), Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya.

Ketua Komite Pemekaran Kutai Utara Majedi Efendi memaparkan bahwa ide pembentukan Daerah Otonomi Baru Kutai Utara sendiri merupakan aspirasi yang dihimpun dari kalangan masyarakat yang ingin lebih maju dalam hal pembangunan. Majedi Efendi menjelaskan bahwa rencana pembentukan Kutai Utara sendiri sudah mulai sejak tahun 2005 dengan rekomendasi yang dikeluarkan Mahyudin selaku pemimpin Kutai Timur pada waktu itu, dengan berjalannya waktu tidak terasa bahwa rencana pembentukan Kutai Utara sudah 10 tahun. Dengan melakukan perjuangan yang tidak putus-putusnya oleh semua pihak terkait, sehingga pada juli 2015 tahun lalu telah mendapat persetujuan oleh Kabupaten Induk yakni Kutai Timur oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman selanjutnya Tim KPK melanjutkan laporan tersebut DPRD Provinsi dan Gubernur Kalimantan Timur. Pada 14 Desember 2015 DPRD Kalimantan Timur menyetujui rencana tersebut melalui sidang paripurna, sedang pada tanggal 17 Desember 2015 Gubernur Awang Faroek mengeluarkan Surat Keterangan (SK) untuk pembentukan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di pedalaman.

Ketua Komite Pembentukan Kutai Utara Majedi Efendi mengakui bahwa masih ada beberapa hal yang menjadi kendala Tim KPK dalam proses Pembentukan Kutai Utara terkait dengan perubahan Undang-Undang 23 tahun 2014 yang menggantikan UU 32. Namun Dia bersykur Peraturan Pemerintah (PP) nomor  78 tahun 2007 tentang pengaturan pemekaran belum dicabut, sehingga proses dari Kutai Utara masih menggunakan Peratura Pemerintah (PP) 78 tahun 2007.

Lebih lanjut Majedi Efendi berharap, kepada wakil-wakil rakyat untuk memperjuangkan Kutai Utara bisa masuk kedalam prolegnas dan Ampres (Amanat Presiden) tahun 2016. Dalam kesempatan tersebut Majedi  juga menegaskan bahwa ada isu sensitive yang sedang diamankan pihaknya terkait dengan penetuan Ibukota Kutai Utara nantinya, dijelaskan telah ada kesepatakan bersama antara tokoh-tokoh Adat, tokoh-tokoh Agama, dan Tokoh-tokoh masyarakat dari 8 (delapan) Kecamatan telah melakukan kesepakatan tertulis dan kesepakatan bersama bahwa untuk Ibukota tidak dipermasalahkan, yang walaupun diakuinya dalam SK Bupati, SK DPRD Kabupaten Kutai Timur, DPRD Provinsi Kaltim dan SK Gubernur menyebutkan Ibukota Kutai Utara sementara yakni Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal. Namun dikatakan demi kebersamaan ada dua Kecamatan yang dipersiapkan lagi sebagai Ibukota Kutai Utara yakni Kecamatan Telen dan Kecamatan Batu Ampar. Ketiga Kecamatan inilah yang disampaikan kepada Pemerintah atau Lembaga Indenpenden untuk mengkaji kelayakan letak Ibukota dimana tidak dipermasalahkan oleh masyarakat yang terpenting adalan bagamaian Kutai Utara bisa terwujud

Voice

Print Friendly, PDF & Email
Categorised in:

2 Komentar for Tiga Calon Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Utara Tidak Dipermasalahkan

  • H made amin berkata:

    Kalau memang bisa di kecamatan telen dia terletak di tengah tengah di antara kecematan apalagi wilayahnya terletak jalan trans Kalimantan

  • subli berkata:

    Saya memohon agar bisa di dekat kec.busang karena akses paling jauh adalah kec.busang.terima kasih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.