Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » TK2D Malas Putus Kontrak Kerja, PNS Malas Tak Diberi Jabatan

TK2D Malas Putus Kontrak Kerja, PNS Malas Tak Diberi Jabatan

(975 Views) Oktober 5, 2016 5:31 pm | Published by | No comment

Sangatta. Tak ingin hanya dianggap gertak sambal, pemerintah Kutai Timur (Kutim) kembali mengeluarkan surat edaran terkait evaluasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kutim. Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, mengatakan bahwa dalam kondisi defisit keuangan  saat ini pemerintah Kutim tetap berupaya mengamankan anggaran khusus untuk gaji PNS dan honor TK2D. Hal ini karena pemerintah tidak mau hak-hak pokok PNS dan TK2D ini tidak diberikan padahal mereka telah bekerja. Tentunya jika hak-hak ini tidak terbayarkan, dikhawatirkan terjadinya gejolak di lingkup pemerintahan Kutim. Baik di setiap Dinas dan Instansi, juga termasuk di kantor Bupati sendiri.

Namun demikian, pemerintah juga tetap melakukan evaluasi ketat terhadap kinerja PNS dan TK2D yang ada. Ujar Kasmidi, saat ini pihaknya kembali mengeluarkan surat edaran terkait evaluasi kinerja PNS dan TK2D di lingkup pemerintahan Kutim. Khusus bagi TK2D, akan ada penilaian khusus terhadap tingkat kerajinan mereka masuk kantor yang dibagi dalam 3 kategori. Yakni, TK2D rajin, setengah rajin dan malas. Jika diketahui bahwa TK2D tersebut malas, maka kepada masing-masing Kepala SKPD diminta untuk langsung memutuskan kontrak kerja kepada yang bersangkutan. Tanpa harus memandang latar belakang TK2D tersebut.

Sementara bagi TK2D yang setengah rajin akan dipertimbangkan dan yang rajin tentu menjadi prioritas menerima gaji. Hal ini akan terus dievaluasi ke depannya dan setiap SKPD diminta untuk melaporkan tingkat kerajinan TK2D kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, untuk selanjutnya diambil kebijakan.

(Voice : Wabup Kasmidi – PNS dan TK2D Malas)

Lebih jauh Wabup Kasmidi mengatakan, sesuai instruksi Bupati Kutim bahwa bukan hanya TK2D saja yang akan dilakukan evalusi, namun juga PNS khususnya pejabat eselon III dan IV. Jika diketahui yang bersangkutan juga malas, maka tentu akan diberikan sanksi berupa teguran dan mungkin dipertimbangkan untuk tidak lagi menduduki posisi jabatan jika ada mutasi pejabat eselon.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments