Menu Click to open Menus
Home » Acara » Tuntut Keadilan Dan Kesejahteraan, Persatuan Buruh Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati

Tuntut Keadilan Dan Kesejahteraan, Persatuan Buruh Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati

(174 Views) Mei 1, 2019 4:29 pm | Published by | No comment

Sangatta – Ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (FKSP/SB) Kabupaten Kutai Timur melakukan aksi damai menuntut keadilan dan kesejahteraan buruh khususnya di Kutai Timur.  ada beberapa tuntutan yang disampaikan diantaranya, menuntut agar PP 78 tahun 2015 dicabut. Undang- undang tersebut dikatakan tidak memiliki keterpihakan kepada kaum buruh. menuntut agar BPJS kesehatan bagi buruh/ pekerja ditanggung oleh pemerintah. selanjutnya menuntut agar hukum ketenagakerjaan dan pengawasan ditegakkan. penghapusan outsourcing dan status BHL bagi pekerja perkebunan serta tuntutan diberlakukannya upah sektoral buruh perkebunan kelapa sawit. mereka juga menuntut menempatkan kembali bidang pengawasan ketenagakerjaan ke kabupaten dan semua pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. yang terakhir, menuntut Komisi IV DPRD melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pengawasan. dari semua tuntutan tersebut, salah satu yang paling disoroti yang terjadi saat ini adalah memberikan sanksi/ tindakan kepada perusahaan yang tidak memenuhi haknya. seperti yang saat ini terjadi di PT. Anugerah Enegitama yang sampai saat ini tidak ada titik terang yang membuat karyawan perusahaan tersebut di PHK besar- besaran  tanpa pesangon sampai mereka menjadi pengemis. mereka berharap, pemerintah cepat ambil sikap menangani persoalan buruh tersebut. tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi damai didepan kantor bupati yang diterima langsung bupati dan wakil bupati serta sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Kutai Timur. Ketua FKSP/SB Protus dalam orasinya

Sementara itu menanggapai pernyataan buruh, Bupati mengatakan, pemerintah tentunya akan turun tangan mengurangi persoalan para buruh, namun tetap akan mengacu pada perundang- undangan yang berlaku. dikatakan bupati, sebenarnya sudah beberapa kali bersurat ke Bontang agar pengawasan buruh tersebut dikembalikan ke Kabupaten namun sampai sekarang belum ada respon.

Voice Ester Pakabu

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Categorised in:

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of