Menu Click to open Menus
Home » Uncategorized » Undang-Undang 23 Tentang Pemerintahan Daerah Merupakan Wujud Kemunduran Bangsa Indonesia

Undang-Undang 23 Tentang Pemerintahan Daerah Merupakan Wujud Kemunduran Bangsa Indonesia

(480 Views) Juni 30, 2015 7:53 am | Published by | No comment

Sangatta. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman berpendapat bahwa dengan diterapkannya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sebuah bentuk kemunduran bagi bangsa ini. Hal ini disampaikan Ardiansyah usai membuka sosialisasi UU 23, siang tadi, bertempat di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim.

Menurut Ardiansyah, dengan diberlakukannnya UU 23, banyak terjadi perubahan kebijakan yang semula dipegang oleh daerah kini harus berpindah kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat. Tentunya hal ini akan sangat menyulitkan bagi masyarakat yang ada di daerah.

UU Pemda NarsumSeperti dicontohkan, kini daerah hanya akan mengelola sekolah dasar (SD) hingga sekolah tingkat menengah pertama (SMP). Sementara untuk SMA dan sederajat, langsung diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Pusat dan Provinsi pakah tidak memperhitungkan bagaimana kondisi di daerah terutama di kecamatan terpencil jika harus melakukan pengurusan administrasi ke provinsi yang jarak dan geografisnya cukup jauh. Belum lagi Pemerintah Provinsi harus merubah status ribuan guru dan PNS yang semula merupakan pegawai daerah kini harus menjadi pegawai provinsi serta masalah membiayai penggajihannya.

(voice)

Lebih jauh Ardiansyah mengatakan, dalam hal penerapan UU 23 ini, Pemerintah Pusat sebenarnya membuat masalah sendiri. Karena ke depan tentunya akan semakin banyak permasalahan kompleks yang ditimbulkannya.

Print Friendly, PDF & Email
0 0 vote
Article Rating
Categorised in:
Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments